Oleh: Pieter C Zulkifli, pengamat hukum dan politik
Isu lama tentang keabsahan ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) kembali dipolitisasi. Meski telah berkali-kali dibantah oleh institusi resmi, narasi ini terus dihidupkan dengan aroma provokasi.
Tuduhan ijazah palsu terhadap Jokowi kembali mencuat seakan menjadi komoditas musiman yang dihidangkan saat suhu politik meningkat. Isu ini, yang sejatinya telah berkali-kali dibantah dan dijelaskan secara terbuka oleh Universitas Gadjah Mada (UGM), kembali diangkat dengan narasi seolah-olah ada skandal besar yang ditutup-tutupi. Padahal, institusi akademik yang bersangkutan telah menegaskan: Jokowi adalah alumni resmi Fakultas Kehutanan, dengan skripsi dan rekam jejak akademik yang terdokumentasi.
Namun demikian, tuduhan ini bukan semata tentang keabsahan sebuah ijazah. Ia mencerminkan krisis yang lebih dalam: kegagalan sebagian elite politik dan segmen masyarakat dalam memaknai demokrasi dan cara beroposisi secara sehat.
Politik yang Kehilangan Substansi
Kita tidak hidup dalam dunia yang kekurangan akses informasi. Klarifikasi demi klarifikasi telah disampaikan. Wakil rektor UGM bahkan menyebutkan secara gamblang tahun masuk, tahun lulus, hingga judul skripsi Jokowi. Namun, sebagian pihak terus menggulirkan isu ini dengan nada insinuatif.
