Ini Alasan Fraksi PKB & Perindo Walkout dari Rapat Paripurna DPRD Kota Ambon

oleh -136 views
Link Banner

Porostimur.com | Ambon: Fraksi PKB, dan Fraksi Perindo memilih Walk-Out dari Paripurna penyampaian Kata Akhir Fraksi-fraksi DPRD Kota Ambon, terhadap Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah Kota Ambon, tentang Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ambon TA 2020 untuk ditetapkan menjadi Perda Kota Ambon.

“Dua Fraksi ini menolak LPJ APBD TA 2020, karena tidak sesuai dengan realisasi atau fakta yang terjadi lonjakan penggunaan anggaran penanganan Covid-19, tanpa ada kesepakatan. Sudah begitu, tidak ada transparansi soal penggunaannya,” kata Ketua Fraksi PKB, Ari Sahertian, kepada Wartawan di Ruang rapat komisi 2 DPRD Kota Ambon, Kamis (5/8/2021).

Ari Sahertian menilai, penggunaan dana Covid-19 di Kota Ambon, bermasalah. Ada pembengkakan penggunaan anggaran ketika Pemerintah Kota Ambon melakukan recofusing. Anggarannya naik dari Rp51 miliar, menjadi Rp180 miliar.

Baca Juga  Kapolda Maluku Pimpin Rakor Ketersediaan Mitan

“Realisasi anggaran refocusing yang katanya untuk penanganan covid-19, tercatat sebesar Rp. 180 miliar lebih. Sementata sesuai kesepakatan tim covid dengan lembaga ini, hanya sekitar Rp. 51 miliar,” ungkapnya.

Menurut Sahertian, selain anggaran penanganan Covid-19, ada juga soal hutang. Sesuai data awal yang diterima, sisa tunggakan sebesar Rp29 miliar. Setelah dikroscek lagi, ternyata ada Rp. 155 miliar hutang kepada pihak ke 3 yang masih jadi tunggakan.

“Berulang kali kita sampaikan agar dokumen anggaran itu diberikan satu minggu sebelum masuk pembahasan, tapi tidak digubris. Malahan satu jam sebelumnya baru dokumen diserahkan ke kita. Dengan data yang begitu banyak, kita tentu tidak bisa menganalisa dalam waktu yang singkat itu. Persoalan ini disampaikan ke pimpinan, tapi nyatanya, pimpinan tidak mendukung seluruhnya kebijakan anggota DPRD,” ungkapnya.

Baca Juga  Bikin Sedih, Ini 6 Film Romantis dengan Akhir Paling Tragis

Sementara itu, Ketua Fraksi Perindo, Ode Rawidin mengatakan, apa yang dianggap tidak rasional itu, telah disampaikan ke Sekot dalam rapat Banggar. Namun tidak menjadi perhatian agar persoalan anggaran ini dibuka.

Anggota Fraksi Perindo lainnya, Patrick Moenandar, mengatakan penggunaan anggaran refocusing untuk penanganan covid-19, tidak diuraikan secara terpirinci, Itu yang menjadi alasan penolakan Perindo.

Penegasan penolakan LPJ APBD 2020 juga disampaikan Harry Putra Far Far (Perindo), karena beranggapan, bahwa proses pembahasan LPJ itu, improsedural. Karena DIM dari Banggar, diserahkan tanpa melalui DIM dari fraksi dan komisi, padahal mekanisme itu diatur dalam Tatip.

“Berikutnya soal pertanggungjawaban anggaran covid. Terutama dari anggaran refocusing, dimana tujuan awal dari revocusing adalah untuk pemulihan ekonomi, jaminan sosial, dan jaminan kesehatan. Tapi ini tidak dimaknai satupun, karena dalam penjabaran, tidak menyentuh semuanya pada masyarakat,” terangnya.

Baca Juga  Rayakan HAB dan Hari Ibu, DWP Kanwil Kemenag Malut Gelar Lomba MC

Kemudian lanjut Harry, terkait rekomendasi BPK, bahwa sesuai amanat UUD, rekomendasi BPK itu harus diserahkan ke DPRD, namun sampai tiga tahun ini, itu tidak pernah dikantongi DPRD. “Ini menunjukan ada ketidak transparansi pimpinan DPRD, ada apa,” ujar Harry.

Harry juga, menegaskan untuk pimpinan DPRD harus bijak dan arif dalam menyikapi aspirasi yang disampaikan oleh anggota DPRD. Sehingga Masyarakat Kota Ambon juga bisa mengetahui bahwa selaku representasi masyarakat kami berjuang untuk menjalankan fungsi dan tugas selaku Anggota DPRD guna mengawal seluruh program Pemerintah Kota Ambon yang seharusnya Pro kepada masyakat dan menyentuh langsung kepada masyarakat Kota Ambon. (nicolas)

No More Posts Available.

No more pages to load.