Porostimur.com | Ambon: Fraksi PKB, dan Fraksi Perindo memilih Walk-Out dari Paripurna penyampaian Kata Akhir Fraksi-fraksi DPRD Kota Ambon, terhadap Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah Kota Ambon, tentang Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ambon TA 2020 untuk ditetapkan menjadi Perda Kota Ambon.
“Dua Fraksi ini menolak LPJ APBD TA 2020, karena tidak sesuai dengan realisasi atau fakta yang terjadi lonjakan penggunaan anggaran penanganan Covid-19, tanpa ada kesepakatan. Sudah begitu, tidak ada transparansi soal penggunaannya,” kata Ketua Fraksi PKB, Ari Sahertian, kepada Wartawan di Ruang rapat komisi 2 DPRD Kota Ambon, Kamis (5/8/2021).
Ari Sahertian menilai, penggunaan dana Covid-19 di Kota Ambon, bermasalah. Ada pembengkakan penggunaan anggaran ketika Pemerintah Kota Ambon melakukan recofusing. Anggarannya naik dari Rp51 miliar, menjadi Rp180 miliar.
“Realisasi anggaran refocusing yang katanya untuk penanganan covid-19, tercatat sebesar Rp. 180 miliar lebih. Sementata sesuai kesepakatan tim covid dengan lembaga ini, hanya sekitar Rp. 51 miliar,” ungkapnya.
Menurut Sahertian, selain anggaran penanganan Covid-19, ada juga soal hutang. Sesuai data awal yang diterima, sisa tunggakan sebesar Rp29 miliar. Setelah dikroscek lagi, ternyata ada Rp. 155 miliar hutang kepada pihak ke 3 yang masih jadi tunggakan.
