Akan tetapi, detik-detik terakhir nama Mahfud terpental dan digantikan oleh K.H Ma’ruf Amin.
Mahfud kemudian mendapat kompensasi menjadi menteri koordinator politik dan keamanan, sebuah jabatan yang sangat strategis dan menentukan dalam pengelolaan iklim demokrasi di Indonesia.
Mahfud MD sang intelektual publik diharapkan akan memberi warna yang berbeda terhadap pemerintahan Jokowi periode kedua.
Akan tetapi, Mahfud MD menjelma menjadi sosok yang berbeda dari sebelumnya. Dia menjadi bagian dari kekuasaan, dan bahkan dalam banyak kasus, menjadi benteng kekuasaan.
Kalau dulu Mahfud menjaga benteng demokrasi sekarang menjadi penjaga benteng kekuasaan.
Perpu Ciptaker ini hanya satu saja dari beberapa belied pemerintah yang dianggap merongrong demokrasi.
Publik masih ingat bagaimana Mahfud–ketika masih menjadi intelektual merdeka–begitu gigih mempertahankan eksistensi KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) sebagai garda terdepan pemberantasan korupsi di Indonesia.
Akan tetapi, justru pada saat Mahfud menjadi menko polhukam lahir revisi undang-undang KPK yang banyak disebut sebagai pelemahan terhadap lembaga anti-rasuah itu.
Undang-undang ini dikritik secara luas dan memantik unjuk rasa besar dari berbagai kalangan.
