Apalagi Ternate dalam bacaan statistik bisa menjebak. Pertumbuhan ekonomi kita rata rata di atas 7 persen, Indeks Pembangunan Manusia tertinggi di Maluku Utara, infrastruktur mapan, layanan sosial tersedia.
Tetapi dibalik itu, jumlah warga miskin masih banyak, yang belum kerja juga tak sedikit. Ekonomi tumbuh pesat tetapi seperti lomba panjat pinang, hanya segelintir yang bisa ke puncak yang menikmati tumbuh pesat itu.
Sekolah banyak, bangunannya megah tetapi standard mutu kita kalah dari Tidore dan Halmahera Barat. Sebaran penyakit menular juga makin meningkat. HIV dan AIDS misalnya mendekati 500 kasus.
Tragisnya kebanyakan adalah Ibu Rumah Tangga. Soal sosial lainnya yang tak kalah pelik adalah makin maraknya peredaran dan pemakaian Narkoba.
Sungguh semua itu butuh sentuhan midas para wakil rakyat. Tak hanya soal pengawasan tetapi juga soal porsi. Berapa banyak budget untuk pembangunan dan pelayanan publik?. Belum lagi soal kewajiban membuat regulasi.
Sepajang lima tahun periode sebelumnya, ada 87 peraturan daerah yang dibahas dan disahkan. 11 diantaranya adalah perda inisiatif dari DPRD.
Lumayan banyak jika berhitung jumlahnya. Tapi fokus kita bukan pada banyaknya saja, lebih pada seberapa banyak peraturan daerah itu berdampak positif bagi kemaslahatan orang ramai.
