Rezim politik negara saat ini merupakan keseimbangan yang rapuh antara perwakilan dari berbagai komunitas agama, dan tentara secara konstitusional berada di bawah lembaga-lembaga politik yang anggotanya memiliki pandangan yang saling bertentangan tentang krisis yang sedang berlangsung.
“Jika terjadi serangan darat, unit-unit yang ditempatkan di selatan harus mempertahankan diri dan harus mempertahankan wilayah Lebanon dengan sarana yang mereka miliki,” jelas Helou.
“Namun pada dasarnya, misi brigade yang ditempatkan di Selatan adalah bekerja sama dengan UNIFIL dan bukan dengan penggunaan kekuatan. Jadi, ini bukan pasukan penyerang, ini bukan pasukan yang akan menentang Israel. Keseimbangan kekuatan sama sekali tidak berpihak pada kita dalam kasus ini,” paparnya.
Menurut Resolusi 1701, Hizbullah seharusnya menarik kelompok bersenjatanya keluar dari Lebanon Selatan, dan khususnya sistem misilnya yang mampu menargetkan Israel—namun Hizbullah tidak mematuhi komitmen tersebut.
Hizbullah secara formal pertama-tama adalah kekuatan politik Lebanon yang sah dan konstitusional yang sebagian besar terdiri dari Muslim Syiah Lebanon. Angkatan bersenjatanya beroperasi sebagai kontingen yang sangat operasional yang asing bagi struktur komando tentara Lebanon sebagai proksi Iran.
