Porostimur.com, Jakarta — Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) mengkritik keberadaan Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) yang dikomandoi Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, karena dinilai tidak berani mengambil tindakan tegas terhadap konsesi tambang nikel PT Position di Halmahera Timur, Maluku Utara.
PT Position diketahui merupakan perusahaan tambang nikel milik taipan Kiki Barki yang dinilai telah merusak kawasan hutan serta merampas ruang hidup masyarakat adat di sekitar wilayah tambang.
Dinilai Tebang Pilih Hadapi Oligarki Tambang
Pengkampanye Jatam Alfarhat Kasman, menilai Satgas PKH sejauh ini belum menunjukkan keberanian untuk menyentuh perusahaan-perusahaan tambang besar yang dikendalikan oleh kelompok oligarki.
“PT Position milik taipan Kiki Barki sudah jelas merampas hutan adat yang menjadi sumber penghidupan warga lokal. Belum lagi, PT Position terlibat tumpang tindih dengan perusahaan tambang lain. Harusnya dicabut saja izinnya. Tapi itu kan tidak dilakukan,” ujar Alfarhat, dikutip Minggu (25/1/2026).
Menurut Farhat, penertiban kawasan hutan seharusnya tidak berhenti pada pelaku tambang kecil atau masyarakat, tetapi menyasar langsung pengusaha besar yang telah lama mengeruk sumber daya alam tanpa memperhatikan aspek lingkungan dan keadilan sosial.
