Porostimur.com, Dobo – Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Perindag) Kabupaten Kepulauan Aru, Bernadus Adjaas, mengaku tidak mengetahui adanya penghentian program Tol Laut di daerah tersebut.
Penegasan itu disampaikan Adjaas saat menghadiri rapat dengar pendapat (RDP) bersama DPRD Kabupaten Kepulauan Aru, Selasa (24/2/2026), di Gedung Sita Kena, Dobo. Rapat dipimpin Ketua DPRD Aru Fenny Loy, didampingi Wakil Ketua Udin Belsegaway, dan turut dihadiri Plt Kepala Dinas Perhubungan Benony Liesal.
“Terkait dengan pertanyaan bapak ibu anggota DPRD Aru, sekali lagi saya tegaskan, saya tidak tahu-menahu dengan adanya penghentian tol laut. Disperindag punya kewenangan hanya mengetahui isi yang ada dalam kontainer, itu saja. Terkait jalur dan rute pelayanan itu ada pada Dinas Perhubungan,” ujar Adjaas.
Ia menjelaskan, secara teknis pada November 2025 pihaknya telah kembali mengajukan usulan seperti biasa agar pada 2026 program tetap berjalan. Namun, terdapat kendala pada sistem yang belum dapat dibuka secara daring, khususnya dalam sistem PI, yang menurutnya baru akan aktif setelah penandatanganan pakta integritas.
DPRD Pertanyakan Pernyataan Bupati
Dalam RDP tersebut, anggota DPRD Aru dari Fraksi PDI Perjuangan, Ingke Wisma, mempertanyakan pernyataan Bupati Kepulauan Aru, Timotius Kaidel, yang menyebut selama 10 tahun terakhir program Tol Laut tidak membawa manfaat bagi masyarakat Aru.
“Kita dan seluruh masyarakat Aru membutuhkan jawaban yang rasional, dengan alasan atau dasar apa sehingga tol laut ini dihentikan sepihak oleh bupati,” tegas Ingke.
Namun, pertanyaan tersebut tidak mendapat tanggapan dari pihak pemerintah daerah yang hadir dalam rapat.
Harga Barang Naik dan Terjadi Kelangkaan
Anggota DPRD lainnya dari Fraksi PDI Perjuangan, Thomas Anmama, menilai penghentian Tol Laut telah berdampak langsung pada masyarakat sejak awal Februari 2026.
Ia menyebutkan, berdasarkan data yang dimiliki DPRD, per 5 Februari 2026 telah terjadi kenaikan harga dan kelangkaan sejumlah bahan pokok. Harga beras premium ukuran 25 kilogram yang sebelumnya Rp390 ribu kini naik menjadi Rp420 ribu hingga Rp435 ribu. Sementara harga ayam potong rata-rata naik antara Rp6 ribu hingga Rp15 ribu.
Belum lagi kebutuhan lain seperti minyak goreng dan barang pokok lainnya yang turut terdampak.
“Jadi harus ada solusinya kenapa harga barang naik dan terjadi kelangkaan, bukan hentikan tol laut secara sepihak lalu katakan tidak ada manfaat selama 10 tahun terakhir,” ujar Thomas.
Ia menegaskan, program Tol Laut sejatinya bertujuan meningkatkan konektivitas dan mendukung pembangunan maritim, khususnya bagi daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Kebutuhan Pokok Lain Juga Mendesak
Sorotan juga datang dari anggota DPRD dari Partai PKN, Laganti Hutandjala. Ia menegaskan, masyarakat Aru tidak hanya membutuhkan beras, melainkan berbagai kebutuhan pokok lain yang sebagian besar didatangkan dari luar daerah.
“Masyarakat di daerah ini bukan makan beras saja, sehingga kebutuhan pokok yang didatangkan dari luar daerah tidak diperlukan,” tegas Laganti.
RDP tersebut belum menghasilkan keputusan final terkait kelanjutan program Tol Laut. DPRD mendesak pemerintah daerah segera memberikan penjelasan resmi dan solusi konkret agar stabilitas harga dan ketersediaan barang kebutuhan pokok di Kepulauan Aru tetap terjaga. (Maichel Koipuy)
Porostimur.com berkomitmen memberikan fakta jernih, terpercaya, dan berimbang. Simak berita dan artikel terbaru kami di: WhatsApp Channel porostimur.com
