Regulasi tersebut mewadahi segala aspek penanaman modal dan kondisional bahwa realitanya terdapat peningkatan yang signifikan. Hampir sebagian subtansi perda perlu disesuaikan dengan regulasi terbaru, perlu adanya sinergitas antara pemerintah daerah dengan kementerian hukum dan ham malut, utamanya dalam melakukan revisi perda no 7 tahun 2012.
Hasil kegiatan perlu adanya penyusunan kembali perda tentang penanaman modal dan penyusunan Naskah Akademik terkait Penanaman modal. (Amirudin Irsad)
Simak berita dan artikel porostimur.com lainnya di Google News
