Keluarga kemudian menyurati Panglima TNI melalui Kapuspom TNI pada 19 November 2024 untuk melakukan otopsi atas kematian yang dinilai tidak wajar.
Kisah ini menimbulkan pertanyaan serius bagi publik mengenai kepastian hak-hak prajurit TNI dan prosedur yang berlaku. Panglima TNI dan pihak terkait hingga kini belum memberikan penjelasan resmi terkait kasus ini.
Mama Sarah menyampaikan, meski keluarga tidak mempersoalkan besaran gaji almarhum, mereka menuntut agar hak-hak sebagai prajurit dihargai dan dipenuhi.
“Kami hanya ingin keadilan untuk anak kami. Itu saja,” ujarnya.
Kasus ini menjadi sorotan publik dan memicu perbincangan tentang perlindungan hak prajurit TNI serta prosedur penanganan kematian anggota militer yang dinilai tidak wajar. (Keket)
Simak berita dan artikel porostimur.com lainnya di Google News
Ikuti yang terbaru di WhatsApp Channel porostimur.com
