Porostimur.com, Ternate — Di tengah gencarnya narasi kemajuan dan optimisme pembangunan yang terus digaungkan ke ruang publik, Provinsi Maluku Utara justru dihadapkan pada sebuah cermin evaluasi yang berkata lain. Data resmi pemerintah pusat menunjukkan, kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah di provinsi ini masih jauh dari kata memuaskan.
Di bawah kepemimpinan Gubernur Sherly Tjoanda Laos, Maluku Utara menempati peringkat ke-31 dari 34 provinsi dalam Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) tahun 2025. Posisi ini menempatkan Maluku Utara dalam kelompok terbawah secara nasional—sebuah capaian yang kontras dengan berbagai klaim keberhasilan pembangunan yang selama ini disampaikan.
Hasil tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 100.2.7-739 Tahun 2026 yang ditandatangani oleh Mendagri Muhammad Tito Karnavian pada 15 April 2026 di Jakarta, berdasarkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) tahun 2024.
Antara Data, Narasi, dan Realitas yang Timpang
EPPD bukan sekadar angka administratif. Ia merupakan refleksi menyeluruh atas bagaimana sebuah pemerintahan dijalankan—mulai dari efektivitas birokrasi, kualitas pelayanan publik, hingga sejauh mana kebijakan benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat.
