Ketua DPD PDIP Maluku itu menyebut, beberapa contoh aset yang perlu dikelola dengan baik seperti Gedung Baileo Siwalima, Pasar Higienis-Tantui, Ruko Mardika, serta sejumlah tanah dan bangunan yang tersebar di wilayah Maluku.
Tidak hanya melalui intensifikasi, tetapi juga perlu adanya gerakan ekstensifikasi dengan mengelola potensi dari sektor kehutanan, pangan, pariwisata, ekonomi kreatif, pertambangan, perikanan, dan sektor lainnya yang selama ini belum tergarap secara optimal.
Kata dia, DPRD akan terus mendukung setiap langkah positif Gubernur dalam memastikan pertumbuhan pendapatan daerah, meski ditengah situasi regulasi nasional yang belum sepenuhnya berpihak pada daerah kepulauan seperti Maluku.
“Enam tahun berturut-turut Maluku berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK. Prestasi ini patut kita apresiasi,”ujarnya.
Meski begitu, lanjut Benhur, masih terdapat berbagai kekurangan yang harus segera dibenahi sesuai catatan perbaikan dari BPK, agar tidak menjadi persoalan berulang di masa mendatang.
Dengan diterimanya LHP BPK, maka DPRD telah memiliki dasar pijak yang kuat untuk mengintensifkan pelaksanaan fungsi pengawasannya dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah kedepan.
