Hati-hati! Ketua Ombudsman RI Sebut Bupati Kepulauan Sula Bisa Dinonaktifkan

oleh -569 views
Link Banner

Porostimur.com | Jakarta: Ketua Ombudsman Republik Indonesia (ORI), Mokhammad Najih menyebut Bupati Kepulauan Sula, Fifian Adeningsi Mus bisa dinonaktifkan dari jabatannya sebagai kepala daerah melalui sanksi yang diberikan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Mokhammad Najih menyatakan hal tersebut untuk menanggapi sikap BupatiKepulauan Sula yang tidak menjawab atau membalas surat yang dikirimkan Ombudsman Perwakilan Provinsi Maluku Utara terkait permintaan klarifikasi tertulis terkait pengaduan dari para pelapor.

Surat yang dikirimkan Ombudsman Provinsi Maluku Utara dengan nomor Laporan: 0029/LM/VI/2021/Tte, 0030/LM/VI/2021/Tte, dan 0031/LM/VI/2021/Tte tanggal 12 Juli 2021, mengenai dugaan penyimpangan prosedur yang dilakukan oleh Bupati Kepulauan Sula terkait proses pemberhentian para pelapor dan rekan-rekan dari Jabatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama.

Menurut Najih, apabila sang bupati Kepulauan Sula tidak merespons atau menanggapi surat yang dikirimkan Ombudsman, maka berdasarkan peraturan perundangan akan ada sanksi yang diberikan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) terhadap Fifian Adeningsi Mus.

“Jika Kepala Daerah (Kada) tidak memperhatikan surat tersebut. Maka menurut pasal 351 ayat (5) UU 23/2014 tentang Pemerintah Daerah (Pemda), akan ada sanksi pembinaan dari Mendagri dan di non-aktifkan (dari jabatannya),” kata Najih melansir sindonews.com, Selasa (24/8/2021).

Baca Juga  BPK Nyatakan Pencegahan Korupsi oleh KPK di Era Firli Bahuri Tak Efektif

Sebelumnya, tindakan Bupati Kepulauan Sula langsung menjadi perhatian serius BKN, KASN dan Pemerintah Provinsi Maluku Utara (Malut) telah menegur dan merekomendasikan untuk membatalkan SK Pemberhentian Sekda, dan untuk dikembalikan jabatan para pejabat Pimpinan Tinggi Pratama.

Pasalnya pencopotan dan pemberhentian tersebut tidak berdasarkan peraturan perundangan. Hal itu terlihat dalam surat nomor: 800/101/VII/2021, perihal rekomendasi hasil investigasi. Oleh karena melanggar ketentuan perundangan yang berlaku.

Bahkan Badan Kepegawaian Negara (BKN) telah memberi sanksi kepada Bupati dengan memblokir sementara data pegawai Kabupaten Kepulauan Sula, dengan tidak bisa pindah, naik pangkat dan lain-lain.

Kemudian juga Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) juga memberi sanksi dengan tidak memberi izin kepada Bupati untuk melakukan lelang jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.

Baca Juga  Tidak Untuk Selamanya

Tak hanya itu, Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah mengirimkan surat dengan nomor: : 862.1/7602/DUKCAPIL, yang ditujukan kepada Bupati Kepulauan Sula. Surat tersebut terkait teguran terhadap mutasi Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Kepulauan Sula.

Untuk diketahui, Bupati Kepulauan Sula, Fifian Adeningsi Mus secara mengejutkan mengumumkan pergantian 57 pejabat. Di antara pejabat yang dipindahkan dan dicopot dari jabatan SekretarisDaerah(Sekda), yakni Syafrudin Sapsuha.

Diketahui Bupati Fifian Adeningsi Mus dilantik oleh Gubernur Maluku Utara, Abdul Gani Kasuba, pada Jumat 4 Juni 2021 lalu. Kemudian, sang bupati langsung melakukan mutasi.

Syafrudin dimutasikan dari jabatannya selaku Sekda Kabupaten Kepulauan Sula berdasarkan SK Bupati Nomor 880/678/KEP/VI/2021 tertanggal 8 Juni 2021 dan menempati posisi baru sebagai staf pada Bagian Umum dan Perlengkapan Setda Kepulauan Sula. Saat ini Muhlis Soamole resmi mengisi jabatan Pelaksana tugas (Plt) Sekda Kepulauan Sula, menggantikan posisi Syafrudin.

Baca Juga  Bupati Kepulauan Sula Kukuhkan Paskibraka

(red/sindonews)

No More Posts Available.

No more pages to load.