Porostimur.com, Ternate – Panitia Kerja (Panja) Laporan Hasil Pemeriksaaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Tahun 2022, DPRD Provinsi Maluku Utara, meminta pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkup Pemerintah Provinsi Maluku Utara agar serius menyelesaikan rekomendasi temuan BPK Tahun 2022.
Ketua Panja LHP BPK Tahun 2022 Sofyan Daud mengatakan, pihaknya sangat berharap sejumlah OPD yang menjadi rekomendasi temuan BPK tahun 2022 agar serius menyelesaikannya.
“Rapat perdana kemrin bersama PUPR, Perkim dan Dikbud kita berikan penekanan atas hal tersebut,” ucap Sofyan, di Ternate, Selasa (4/7/2023).
Menurut politisi PBB ini Panja menekankan agar OPD proaktif dalam bekerja. Di mana mulai dari perencanaan awal, pemetaan program dari item-item, hingga semua bisa terarah.
“Jika semua jelas, maka dalam tenggat waktu yang diberikan yakni 60 hari temuan-temuan ini bisa selesai,” tukasnya.
Sofyan menambahkan, saat ini panja masih fokus atas hasil dari LHP BPK ke SKPD ini, sehingga belum mengarahkan sampai adanya indikasi dugaan tindak pidana korupsi.
“Saya kira pengawasan kami (DPRD) untuk fungsi pengawasan kebijakan bukan sifatnya teknis, sehingga rapat ini akan masih berlanjut pada hari ini dengan OPD lainnya yang juga mendapatkan rekomendari dari BPK,” pungkasnya. (red)
