Riswan selanjutnya meminta DPRD Kota Ternate memberikan penjelasan secara terbuka mengenai posisi dan tahapan proses yang telah berjalan.
Menurut dia, keterbukaan diperlukan agar masyarakat dapat membedakan antara putusan, rekomendasi, usulan, proses administratif, dan keputusan yang benar-benar telah bersifat final.
“DPRD harus menjelaskan secara terang kepada publik. Apa yang sudah diputus, apa yang baru direkomendasikan, apa yang masih berproses, dan siapa yang memiliki kewenangan pada setiap tahapan. Jangan sampai masyarakat hanya menerima potongan informasi,” katanya.
FORMAPAS Malut Dorong Penyelesaian Sesuai Mekanisme
Riswan menegaskan, pihaknya tidak mempersoalkan proses penegakan kode etik di lingkungan DPRD Kota Ternate. Namun, proses tersebut menurutnya harus tetap ditempatkan sebagai bagian dari mekanisme kelembagaan dan tidak berubah menjadi penghakiman di ruang publik.
“Kalau memang ada pelanggaran, proses sesuai aturan. Kalau memang ada sanksi, jalankan sesuai mekanisme. Tetapi jangan sampai proses kelembagaan berubah menjadi penghakiman politik di ruang publik. Kita harus membedakan antara penegakan aturan dan pembentukan opini,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan agar isu PAW tidak digunakan untuk memberikan tekanan kepada pimpinan DPRD maupun partai politik. Menurutnya, masing-masing pihak memiliki kewenangan dan prosedur yang harus dijalankan.
