“Pimpinan DPRD dan partai politik juga memiliki mekanisme yang harus mereka jalankan. Jangan dipaksa mengambil keputusan hanya karena tekanan opini. Kalau prosedurnya sudah terpenuhi, tentu harus dilaksanakan. Tetapi kalau masih ada tahapan yang harus ditempuh, maka semua pihak harus menghormatinya,” ujar Riswan.
PP FORMAPAS MALUT, lanjut dia, akan terus mendorong agar setiap persoalan publik di Maluku Utara diselesaikan melalui mekanisme hukum dan kelembagaan, bukan melalui tekanan maupun pembentukan opini sepihak.
“Prinsip kami sederhana: hormati putusan lembaga, tetapi hormati juga proses hukum dan mekanisme kelembagaan. Jangan mengambil kesimpulan sebelum seluruh proses selesai,” katanya.
Riswan menambahkan, masyarakat membutuhkan informasi yang utuh dan berimbang agar dapat memahami duduk persoalan secara objektif.
“Jangan karena sebuah putusan sudah keluar, lalu semua orang merasa berhak menyimpulkan bahwa perkara sudah selesai. Dalam setiap proses kelembagaan ada tahapan, ada kewenangan, dan ada konsekuensi hukum. Semuanya harus dijalankan secara tertib,” pungkasnya.
“Kita tidak sedang membela siapa pun. Kita sedang membela proses agar setiap keputusan diambil berdasarkan aturan, bukan berdasarkan tekanan opini. Kalau memang benar, buktikan melalui mekanisme yang benar. Kalau memang harus PAW, laksanakan setelah seluruh ketentuan terpenuhi,” tutup Riswan.
