Porostimur.com | Ambon: Komisi Informasi (KI) Pusat RI bersama KI Provinsi Maluku menggelar Focus Group Discusion (FGD) dalam rangka penyusunan Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) tahun 2021.
Kegiatan ini berlangsung, Senin (19/4/2021) di Swissbel-Hotel,dan diikuti oleh Kelompok Kerja (Pokja) IKIP Maluku bersama para informan ahli berlatar belakang Pemerintah, Akademisi, CSO, Jurnalis, Praktisi, Hukum serta Pelaku Usaha.
FGD ini dilaksanakan untuk verifikasi dan triangulasi data kuisioner IKIP untuk diskusikan bersama guna mendapatkan nilai IKIP Provinsi Maluku.
Para informan ahli ini termasuk Kepala Dinas (Kadis) Komunikasi Informatika Dan Persandian Kota Ambon, Joy Adriaansz, selaku PPID Utama Kota Ambon, sebelumnya telah mengisi data kuisioner IKIP yang mencakup aspek fisik/politik, ekonomi, dan hukum.
Komisioner KI Pusat, M. Syahsyan, dalam sambutannya ketika membuka kegiatan ini menjelaskan bahhwa IKIP bertujuan untuk memotret pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik sesuai implementasi Undang – Undang nomor 14 Tahun 2008.
“IKIP ini merupakan bagian dari program prioritas KI pusat di 34 Provinsi, selain penyelesaian sengketa informasi, serta program monitoring dan evaluasi” ujarnya.
