Komisi II DPRD Maluku Gelar Reker Bersama Mitra Bahas Realisasi Anggaran APBD 2020

oleh -118 views
Link Banner

Porostimur.com | Ambon: Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Maluku menggelar rapat kerja (raker) bersama 6 mitra komisi dalam rangka membahas pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Maluku tahun anggaran 2020 dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2020 yang berlangsung di ruang rapat Komisi II DPRD Maluku.

Hal ini disampaikan oleh Ketua Komisi II DPRD Maluku, Saodah Tuankota Tethool kepada media ini di Baileo Rakyat Karang Panjang Ambon, Selasa (27/7/2021).

“Tadi kami komisi II melakukan rapat dengan mitra terkait dengan realisasi anggaran APBD 2020. Ada yang mencapai diatas 90% dan ada yang dibawah 90%. Yang dibawah 90% ini akibat dari pada perjalanan karena Covid dan karena dibatasi untuk tidak ada perjalanan ke luar daerah maka itu anggaran yang sisa yang masuk dalam SILPA adalah sisa daripada belanja pegawai, belanja tidak langsung yang tadi ada sisa dari SILPA”, ujarnya.

Baca Juga  Warga Resah Dengan Kapal Andon, DPRD Meminta Gubernur Hentikan SIPI Sementara Waktu

Dalam raker tersebut Tethool mengatakan, Komisi II meminta untuk kedepannya penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) pemerintah daerah pada 2022 itu harus berfokus pada pemberdayaan alam, karena potensi alam Maluku yang ada sekarang ini belum dikelola secara baik.

“Komisi II meminta agar bisa dikelola, bisa dimanfaatkan sehingga menambah PAD kita terutama di sektor perikanan dan sektor pertanian. Itu yang harus digali, dipotensikan karena hasil laut maupun hasil darat kita cukup luar biasa tapi pemanfaatannya belum maksimal”, tukasnya.

Anggota legislatif dari fraksi Gerindra ini juga menjelaskan, terdapat daerah-daerah tambang yang mempunyai potensi yang luar biasa, namun sangat disayangkan karena hasilnya tidak bisa didapatkan lantaran perizinannya bukan dikeluarkan dari daerah tapi dikeluarkan dari pemerintah pusat, sehingga secara tidak langsung Maluku juga sangat dirugikan dengan perizinan pertambangan tersebut.

Baca Juga  Miliki pabrik miras lokal, LA diringkus polisi

Oleh karena itu, Komisi II lebih mendorong ke Dinas Perikanan untuk memberdayakan masyarakat nelayan pesisir, sehingga dengan kehadiran Lumbung Ikan Nasional (LIN) ini, pengusaha kecil sampai dengan perusahaan menengah ke atas semuanya dapat diperhatikan.

Komisi II juga menyampaikan ke Dinas Energi Sumber Daya dan Mineral (ESDM) Provinsi Maluku, untuk mempersiapkan kebutuhan Bahan Bakar Minyak (BBM) di akhir tahun karena biasanya di akhir tahun terjadi kelangkaan BBM. Untuk itu Komisi II meminta agar kerjasama terintegrasi antara beberapa dinas yaitu Dinas Kelautan dan Perikanan dan Dinas Perhubungan dapat menghitung dan mengestimasi berapa kebutuhan BBM sehingga tidak berkekurangan pada akhir tahun.

“Kalau untuk Dinas Pertanian kita lebih mendorong ke bagaimana mempotensikan hasil pertanian yang ada di Maluku dengan sumber-sumber daya alamnya, sehingga petani-petani di Maluku bisa maju, bisa sejajar dengan petani di daerah lain”, tuturnya. (alena)

No More Posts Available.

No more pages to load.