Temukan Proyek Mangkrak dan Fasilitas Tak Berfungsi
Dalam pengawasan tersebut, Komisi II menemukan sejumlah kegiatan yang dibiayai melalui APBD Tahun Anggaran 2024 maupun 2025 belum diselesaikan. Di sisi lain, perangkat daerah masih mengusulkan program baru meski pekerjaan sebelumnya belum tuntas.
Salah satu temuan berada di UPT Kabupaten Kepulauan Aru, yakni pembangunan drainase yang dilaporkan belum berfungsi optimal meski telah menelan anggaran ratusan juta rupiah.
Selain itu, terdapat gedung pembibitan yang hingga kini belum dimanfaatkan karena belum tersedia tenaga operasional. Kondisi akses menuju lokasi juga dinilai belum memadai sehingga menghambat pemanfaatan fasilitas tersebut.
Komisi II juga menemukan fasilitas pelabuhan yang belum dapat difungsikan akibat belum tersedianya perahu operasional. Menurut Irawadi, kondisi tersebut berpotensi menyebabkan aset pemerintah mengalami kerusakan karena terlalu lama tidak dimanfaatkan.
DPRD Akan Panggil DKP dan Penyedia Proyek
Selain persoalan pemanfaatan aset, Komisi II juga menemukan ketidaksesuaian antara dokumen perencanaan dengan kondisi di lapangan.
Salah satunya menyangkut mesin pompa air laut yang tercantum dalam dokumen proyek, namun tidak ditemukan saat inspeksi dilakukan.
Temuan lain berkaitan dengan dugaan ketidaksesuaian spesifikasi pengadaan genset di UPTD Masika Jaya Tahun Anggaran 2024. Dalam kontrak disebutkan mesin yang digunakan bermerek Isuzu, namun hasil pemeriksaan menunjukkan genset yang terpasang menggunakan merek Weifang.
