“Semua pengadaan harus mengikuti spesifikasi yang telah tercantum dalam kontrak. Itu menjadi dasar untuk menjamin kualitas pekerjaan dan akuntabilitas penggunaan anggaran,” tegas Irawadi.
Terkait kemungkinan adanya unsur pelanggaran hukum, Irawadi menegaskan DPRD tidak akan mencampuri proses tersebut dan menyerahkan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum untuk melakukan pendalaman sesuai kewenangannya.
Sebagai tindak lanjut, Komisi II DPRD Provinsi Maluku akan memanggil Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku bersama pihak penyedia pekerjaan untuk meminta penjelasan atas seluruh temuan hasil pengawasan.
“Rapat lanjutan akan kami gelar pekan depan agar semua pihak dapat memberikan penjelasan secara terbuka terhadap berbagai temuan yang ada,” tandasnya.
(red/merindu)
Porostimur.com berkomitmen memberikan fakta jernih, terpercaya, dan berimbang. Simak berita dan artikel terbaru kami di: WhatsApp Channel porostimur.com
