Porostimur.com, Jakarta – Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) berkomitmen mengupayakan pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik, melalui pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK), dalam rangka mendukung tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel, serta pelayanan publik yang prima pada setiap unit layanan di Pos Lintas Batas Negara (PLBN).
Sekretaris BNPP, Restuardy Daud, menyampaikan hal tersebut usai Pencanangan Pembangunan Zona Integritas (ZI) pada delapan Pos Lintas Batas Negara, yang dilaksanakan di Kantor BNPP, Jakarta Pusat, Jumat (24/2/2023).
Delapan PLBN yang menerapkan Pembangunan ZI menuju WBK tersebut, masing-masing PLBN Aruk, PLBN Entikong, dan PLBN Badau (Provinsi Kalimantan Barat); PLBN Motaain, PLBN Motamasin, dan PLBN Wini (Provinsi Nusa Tenggara Timur); serta PLBN Skouw (Provinsi Papua) dan PLBN Sota (Provinsi Papua Selatan).
Sebagaimana diketahui, pengelolaan perbatasan negara merupakan komitmen nasional. Presiden Joko Widodo memberi penegasan bahwa Rakyat Indonesia yang berada di pinggiran, kawasan perbatasan, pulau-pulau terdepan, harus dapat merasakan hadirnya negara, merasakan buah pembangunan, dan bangga menjadi warga NKRI.
