KPPPI Malut Desak DPRD Halsel Gagas RZWP3K

oleh -66 views
Link Banner

Porostimur.com | Labuha: Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Korps Pejuang Pemuda Pemudi Indonesia (KPPPI) Maluku Utara menyikapi tata ruang laut maupun darat yang tidak memiliki Peraturan Daerah (PERDA) untuk penataan, sementara beberapa pulau telah di izinkan investor untuk menggarap Sumber Daya Alam (SDA) dan izin pengelolaan lainnya, sementara konstitusi mengharuska 30% wilayah masuk zona konserxasi.

Atas problem ini DPD KPPPI Malut mendesak DPRD Halsel agar segera menggagas Perda tentang Rencana Zonasi Wilaya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP2K) Sebagai payung hukum.

Ketua DPD KPPPI Malut, Muhammad Saifudin saat di temui di Desa Kampung Makean Kecamatan Bacan saat rapat pengurus bersama DPC KPPPI Halsel, Selasa, (10/12/19).

Baca Juga  Pangdam Pattimura Dukung Usaha Industri Sereh Merah

Ia menjelaskan Izin Pertambangan di wilayah Halsel sudah cukup luas, bahkan penataan ruang laut maupun darat Halmahera Selatan tidak ada payung hukumnya, sehingga dimana zonasi konservasi, pemanfaatan umum dan wilayah strategi sehingga terkesan amburadul.

“Wilayah kita di Halmahera Selatan sudah cukup luas diberikan izin kepada investor baik di daerah Obi, Gane dan lain-lain, sementara negara mewajibkan 30% daratan harus masuk zona konservasi, dan untuk Halsel masih menjadi pertanyaan, ketakutan saya semakin lama Izin perusahan diberikan apa jadinya negeri ini, ” cetus M. Saifudin

Pria asal Gane ini, berharap Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Halmahera Selatan segera menggagas Perda RZWP3K sebagai payung hukum dimana perda ini akan membagi zona pemanfaatan umum, zona konserfasi dan zona strategi sehingga ada tata ruang laut dan darat.

Baca Juga  Brimob Polda Maluku Semprot Disinfektan di Terminal dan Pasar

Pria yang sering di sapa Amat Edet ini menambahkan kebijakan pemerintah hari ini adalah hilirnya dan hulunya ada pada pemegang kekuasaan namu lebih hulu lagi pada saat rebutan kekuasaan, maka jangan heran ketika pasca dari rebutan kekuasaan kerap kali izin perusan sering keluar, dan ini sudah menjadi rahasia umum,

“Saya yakin dan percaya, pasca dari rebutan kekuasaan di Halsel bakal berbagai Izin Perusaan yang nantinya di keluarkan, olehnya itu DPRD segera Menggagas Perda RZWP3K sebagai payung Hukum.,” tutupnya. (adhy)