Kurikulum Merdeka, Memerdekakan Siapa?

oleh -35 views
Link Banner

Oleh: Anang A Yaqin, Direktur Karsa Majemuk Indonesia

IVAN Illich pelopor utama kritikus model pendidikan klasikal yang terinstitusi melalui sekolah, dalam After DeschoolingWhat? sempat menawarkan satu model yang memiliki kemiripan dengan model pendidikan dengan konsep Kurikulum Merdeka. Setelah 1972 menulis Deschooling Society mendapat sambutan sekaligus kritik karena tidak menawarkan solusi, Ivan menyodorkan satu model desain pendidikan merdeka. Ivan menyodorkan konsep pendidikan sebagai proses memanusiakan manusia dengan pilihan, cara dan minat yang ingin ditempuhnya. Lalu institusi pendidikan ditempatkan hanya menjadi pendamping dan fasilitator murni.

Kurikulum Merdeka atau sering disebut Merdeka Belajar yang mulai diperkenalkan sejak dua tahun lalu oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Dikbudristek) era Nadiem Makarim, tahun ini mulai diimplementasikan di sejumlah sekolah yang mengajukan pendaftaran. Data dari portal Kementerian Dikbudristek sudah 143.265 sekolah di seluruh Indonesia dalam berbagai jenjang dan jenis sekolah mendaftar. Peserta belajar (siswa) adalah subjek utama dan guru sebagai tenaga pengajar ditempatkan sebagai mitra dalam proses pendidikan. Siswa akan belajar dengan mengerjakan project base learning.

Pilihan dari siswa terhadap cakupan materi pelajaran akan menentukan bagaimana pendidikan dilaksanakan tanpa harus terkungkung tempat dan waktu. Akses akan bahan-bahan sumber belajar yang dekat dengan siswa, baik melalui jaringan internet atau pun kedekatan dengan lingkungan dan peminatan, menjadi dasar menentukan proyek belajar. Kungkungan tempat, waktu dan kelas-kelas dalam sekolah tidak akan ada lagi. Beban satuan pelajaran dirumuskan sendiri dan ditetapkan bersama dengan guru mengacu kepada target capaian belajar yang hanya berbentuk besaran pokok tujuan pembelajaran. Peserta belajar benar-benar memiliki pilihan menentukan sendiri bagaimana cara mencapai tujuan pembelajaran.

Sekolah atau satuan pendidikan bukan lagi merupakan seonggok bangunan berisikan ruang-ruang kelas berisikan bangku-bangku dan anak-anak remaja berseragam. Sekolah bisa didesain seperti rumah, warung atau apa saja serupa tempat yang menyenangkan, sebagai tempat dimana peserta belajar sesekali bisa bertemu mengevaluasi capaian belajar. Sekolah memberikan fasilitas secara mandiri yang ditunjang oleh dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan diserahkan pengelolaannya secara murni kepada sekolah.

Baca Juga  Ke Malteng, Kapolda Maluku Serahkan Bantuan Sembako Kepada Warga

Ruang belajar bisa kebun, dapur. lapangan olah raga bengkel, laboratorium atau apa saja yang dipilih oleh peserta belajar. Pertemuan tidak harus dalam bentuk tatap muka dan kasat mata. Jam belajar juga tidak harus dalam jam tertentu. Segala sesuatu yang dipilih dan disepakati oleh peserta belajar, itulah yang dikerjakan. Sungguh sebuah desain kurikulum pembelajaran yang dahsyat dan ideal dalam membangun kapasitas dan kapabilitas insan Indonesia berkarakter.

Betapapun desain seperti ini bukan hal baru dalam konteks pendidikan Indonesia, tetapi, belum pernah terjadi sebelumnya, jika hal ini menjadi kebijakan yang berskala nasional. Dalam catatan sejarah pendidikan Indonesia, Ki Hajar Dewantara sebagai bapak pendidikan memperkenalkan 3 N di Taman Siswa. Niteni, Nirokke, dan Nambahi adalah konsep pendidikan Taman Siswa sejak tahun 1928, yang memiliki kesamaan semangat dan nafas dalam menyelenggarakan pendidikan.

Dalam tawaran ki Hajar Dewantara niteni berarti mengerti, mendalami atau memahami. Nirokke berarti meniru, mencontoh atau meneladani. Dan nambahi berarti menambahkan, memperkaya dan memperluas. Pendidikan menurut Ki Hajar sejatinya harus mampu membuat peserta didik mandiri untuk bisa mengerti, meneladani, dan memperluas cakupan kehidupan di sekelilingnya. Baik pada aspek pengetahuan dan perilakunya.

Selain yang ditawarkan oleh Ki Hajar, era 70 – 80 bermunculan konsep pendidikan partisipatif dan model pendidikan andragogi. Dalam nafas yang sama, orientasinya bahwa peserta belajar sebagai subjek pendidikan yang menentukan sendiri apa yang ingin digelutinya. Berikutnya, mulai tahun 2000 sampai sekarang beragam lembaga pendidikan swasta menawarkan konsep Sekolah Alam yang kurikulumnya dirancang sesuai peminatan dan kemandirian siswa. Termasuk juga di lembaga pendidikan berbasis keagamaan seperti di Pondok Pesantren dan sekolah keagamaan lain yang secara usia jauh sudah hadir sebelum lembaga pendidikan moderen hadir.

Baca Juga  TNI AL Ungkap Kecanggihan Drone Bawah Air yang Ditemukan di Kepulauan Selayar, Sulsel

Tentu akan dapat kita bayangkan betapa luas dan besarnya dampak yang akan terjadi pada dunia pendidikan di Indonesia, jika Kurikulum Merdeka benar-benar diimplemetasikan. Penyiapan tenaga pendamping, penyiapan bahan-bahan belajar, penyiapan fasilitas belajar, dan konsekuensi-konsekuensi lanjutan lain dari sebuah kurikulum. Pemerintah daerah yang bertanggung jawab untuk penyelenggaraan pendidikan tingkat dasar, dituntut memiliki dukungan yang lebih besar dari yang terjadi sekarang. Masalah kemudian akan bergeser jauh dari hal yang masih didominasi oleh urusan sekolah rusak dan ketersediaan ruang belajar yang cukup.

Lebih dari itu masalah akan terjadi pada bagaimana proses belajar bisa berlangsung sesuai dengan desain kurikulum. Siswa harus disediakan media belajar sesuai dengan pilihannya. Terlebih lagi, pada tingkat teknis penyelenggaraan belajar, akan jauh lebih luas lagi dampaknya. Karena peserta belajar akan mandiri dan bertanggung jawab atas pilihannya, maka dia harus sanggup mendapatkan pendamping yang andal.

Guru sebagai pendamping tidak akan banyak manfaatnya jika tidak memiliki kapasitas dan kapabilitas memadai. Besar kemungkinan, dengan akses terhadap sumber-sumber belajar dari media internet guru dengan kemampuan dan cara berpikir lama, akan semakin ditinggal. Pendampingan bisa dilakukan dengan media daring, dan karena itu masalah seputar guru akan jauh lebih komplek.

Dengan berbagai alasan apapun tentang keberhasilan pelaksanaan sebuah desain kurikulum pendidikan, pada akhirnya kita akan sampai pada fakta, capaian pembelajaran tergantung pada tiga hal pokok. Yakni kualitas dan keandalan guru, media belajar yang tersedia, serta kualitas input (siswa). Faktanya, penyelenggaraan pendidikan di Indonesia berlangsung dalam kesenjangan sangat besar.

Pendidikan di desa/daerah dengan segala keterbatasan dan apa adanya, berbeda dengan penyelenggaraan di kota-kota besar. Kualitas guru masih belum dapat diandalkan. Media pendukung belajar masih belum sepenuhnya memiliki standarisasi yang sama antara satu sekolah dengan sekolah lainnya. Apalagi jika dibandingkan dengan sekolah-sekolah swasta di perkotaan. Tentu hal ini pada akhirnya terkait juga dengan kemampuan ekonomi keluarga dan komitmennya terhadap pendidikan anak.

Baca Juga  Walikota Tidore Kepulauan Ajak Warga Perkuat Kebersamaan

Dengan semua problem mendasar seperti ini, bagaimana Kurikulum Merdeka akan mencapai tujuannya?

Sejak Indonesia Merdeka tahun 1945 sampai saat ini sudah 10 kali terjadi pergantian kurikulum. Mulai tahun 1947 Kurikulum Rencana Pelajaran (KRP), 1964 Kurikulum Pancawardhana, 1968 Kurikulum Pancasila, 1975 Kurikulum Rencana Pelaksanaan Pelajaran, 1984 Kurikulum Cara Belajar Siswa Aktif (CBSA), 1994 lanjutan penyempurnaan CBSA, 2004 Kurikulum Berbasis Kompetensi, 2006 Kurikulum Kompetensi Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), 2013 Kurikulum Interpersonal, dan 2021 Kurikulum Merdeka.

Pernahkah kita mendengar secara terbuka hasil evaluasi terhadap pelaksanaan kurikulum? Pada kurikulum mana kita dianggap berhasil dan pada kurikulum mana kita gagal?

Dengan desain yang bertumpu pada siswa sebagai subjek, dan kewajiban menyediakan pendukung belajar ada pada sekolah. Bila daya dukungnya bertumpu hanya pada dana BOS, maka desain Kurikulum Merdeka akan membawa dampak polarisasi sosial yang didasari oleh kesenjangan ekonomi. Sekolah elit di kota-kota akan semakin mentereng karena kemampuannya menyediakan kebutuhan siswa. Dan sekolah yang hanya bertumpu pada dana BOS akan tergantung pada bagaimana satuan pendidikan memperlakukan kewajiban-kewajibannya.

Dengan kata lain, Kurikulum Merdeka dapat menjadi mesin baru terciptanya elit-alit kaum berpendidikan yang memang memiliki kesempatan karena kemampuannya mengikuti proses belajar sesuai kurikulum. Sementara bagi kalangan menengah ke bawah yang mengandalkan subsidi pemerintah, jangan banyak berharap dulu. Lalu, dalam keadaan seperti ini Kurikulum Merdeka ini mau memerdekakan siapa? (*)

Sumber: detikcom

No More Posts Available.

No more pages to load.