Padahal, sejak lama negeri ini hidup dalam harmoni perbedaan metode rukyat dan hisab, dua pendekatan yang sama-sama lahir dari tradisi keilmuan Islam yang sah. Muhammadiyah bukan kelompok baru kemarin sore. Ia adalah bagian dari sejarah panjang bangsa ini, yang turut membangun dan merawat republik sejak awal berdirinya.
Maka ketika warga ingin shalat di Lapang Merdeka, lapangan publik yang notabene milik semua dan dirawat dari pajak rakyat, pertanyaan sederhana pun muncul. Aturan mana yang dilanggar? Konstitusi mana yang disimpangi? Ataukah ini sekadar tafsir atau kekhawatiran berlebihan yang tersesat di lorong birokrasi?
Sebagai perbandingan, mari kita menoleh ke Denpasar, kota di Pulau Dewata Bali. Tahun ini Idul Fitri di sana bahkan beririsan dengan Hari Raya Nyepi yang sakral bagi umat Hindu. Situasinya jauh lebih sensitif, karena bukan sekadar perbedaan metode, tetapi perjumpaan dua tradisi besar lintas agama dalam ruang dan waktu yang nyaris bersamaan.
Namun yang terjadi justru sebaliknya. Tak ada kegaduhan. Pemerintah daerah tidak melarang. Lapangan Renon tetap digunakan warga Muhammadiyah untuk shalat Id. Bahkan para pecalang, penjaga adat Bali, ikut memastikan keamanan lokasi sejak masa Nyepi. Ustadz Sya’ban dalam khutbahnya menyerukan ukhuwah Islamiyah, menegaskan bahwa perbedaan hari tidak boleh meretakkan persatuan.
