Lewerissa: GBHN Hilang, Arah Kebijakan Pembangunan Oleh Lembaga Negara Tidak Sinkron

oleh -45 views
Link Banner


Porostimur.com | Ambon: Perubahan terhadap Undang Undang Dasar tahun 1945, memberikan dampak hilangnya Garus-garis Besar Haluan Negara pada sistim Ketatanegaraan kita.

Dimana, pada era tahun 1999-2002 telah   dibuat  sistem perencanaan pembangunan   nasional yang dilegalisasi melalui UU 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (UU SPPN) dengan konsep perencanaan pembangunan nasional jangka   panjang (RPJP), jangka menengah   (RPJM) dan tahunan (RKP) untuk tingkat pusat dan daerah.  

Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI asal Maluku, Hendrik Lewerissa, ketika menggelar dengar pendapat masyarakat (DPM) di Desa Kelanit, Kabupaten Maluku Tenggara, (19/11), menegaskan bahwa semua dokumen tersebut belum memenuhi kriteria sebagai Haluan Negara melainkan hanya merupakan haluan bagi Pemerintahan/Eksekutif.

Menurutnya, RPJM Nasional yang  disusun presiden berdasarkan visi dan   misinya, hanya bersifat executive   centris yang mengikat dan mengatur   bidang  eksekutif itu sendiri.

Diakuinya, RPJM ini tidak mengatur dan mengikat lembaga di luar Presiden, karena di dalamnya tidak dirumuskan pokok-pokok kebijakan lembaga negara lainnya.

Baca Juga  Menyambut HUT ke 22 Kodam XVI/Pattimura, Personil Kodim 1509/Labuha Gelar Karya Bakti

“Akibatnya rencana kebijakan masing-masing lembaga negara yang kewenangannya diatur dalam UUD 1945 tidak memiliki satu keterhubungan dan arah kebijakannya pun berdiri sendiri-sendiri,” pungkasnya. (keket)