Apalagi jika isinya tentang “keluhan” dan “kekecewaan” seorang presiden terhadap sesuatu, yang dinarasikan secara cukup atraktif oleh Prabowo saat berpidato di atas panggung.
Namun, jika kita simak semua persoalan dalam Pilkada Serentak (langsung) yang disebutkan, baik yang disampaikan oleh Prabowo sendiri, maupun yang telah ditambah-tambahkan oleh tokoh lain di dalam pemerintahan atau para pendengung yang berada di pihak pemerintah, letak dan asal semuanya bukan dari masyarakat sebagai pemilih, tapi justru dari para elite, politisi, dan kandidat kepala daerah sendiri.
Besarnya biaya yang harus dikeluarkan oleh seorang calon untuk mendapatkan kendaraan politik (parpol), yang biasanya berupa kalkulasi jumlah kursi parpol di DPRD dikalikan sejumlah uang, lalu besarnya biaya operasional kampanye, dan besarnya biaya yang harus dibayarkan kepada pemilih (vote buying), semuanya adalah keputusan politik para elite dan dilakukan di antara sesama elite, mulai dari pusat hingga ke daerah.
Arti sederhananya, kesalahan dan imoralitas politik pada Pilkada langsung adalah buah perbuatan dan hasil negosiasi elitis para elite, bukan buah dari keputusan dan perbuatan rakyat pemilih.
Bayangkan jika partai politik tidak memberlakukan “political cost” semacam itu di Pilkada Langsung atau bayangkan jika paslon tidak menawarkan uang kepada pemilih di daerah agar dipilih, tapi menawarkan bukti kinerja politik, menawarkan bukti pengabdian pada daerah, menawarkan track record, menawarkan deretan bukti integritas, dan menawarkan bukti-bukti keberpihakan beserta dengan agenda kerja keberpihakan, tentu ceritanya akan lain.
