Otomatis ia akan membutuhkan biaya sangat besar untuk merayu kembali masyarakat di daerahnya untuk memilihnya.
Termasuk juga paslon penantang yang juga punya track record “nol”, reputasi yang buruk, dan intergritas yang acapkali dipertanyakan, otomatis akan membutuhkan biaya besar untuk “mem-branding” dirinya agar terlihat dan terkesan tidak seperti yang dicitrakan selama ini.
Nah, karena berbagai “keburukan diri” paslon tersebut, yang telah “jor-joran” menggunakan alat peraga, tapi tak juga memunculkan konfidensi pada paslon tersebut, sehingga muncul ide untuk membeli suara pemilih dengan sejumlah uang.
Boleh jadi ide tersebut lahir dari paslon sendiri, atau justru lahir dari tim kampanyenya yang “memanas-manasi” sang paslon untuk melakukan pembelian suara pemilih.
Terlepas dari sisi mana lahirnya ide tersebut, lagi-lagi yang disalahkan adalah rakyat daerah, karena dianggap permintaan lahir dari bawah. Bukankah itu sebuah kesalahan berpikir yang fatal?
Padahal jika kembali kita telisik ke bawah, faktor “penawaran” dari ataslah penyebab utama lahirnya aksi beli suara rakyat tersebut.
Permintaan dari bawah hanya muncul belakangan karena di era-era sebelumnya elite telah membiasakan diri melakukan praktek vote buying tersebut, sehingga menyisakan preseden buruk bagi rakyat pemilih.
