Oleh: Anwar Abbas, Ketua PP Muhammadiyah
Di bulan Desember yang lalu Bupati Meranti dari provinsi Riau pernah marah-marah menyangkut masalah dana bagi hasil dari usaha tambang di daerahnya yang mereka rasakan tidak adil.
Karena alam mereka sudah dikeruk dan dikuras sementara keuntungan bagi rakyat setempat tidak begitu tampak dan terasa karena keuntungan yang besar lebih banyak dinikmati sang pengusaha dan pemerintah pusat dari pada rakyat di Kabupaten Meranti itu sendiri apalagi melihat nasib rakyat yang ada di daerah tersebut masih saja banyak yang miskin.
Bahkan tingkat kemiskinanya termasuk kategori ekstrim. Oleh karena itu kalau masalah ini kita lihat dengan hati yang jernih tentu kita akan bisa memahami mengapa Bupati tersebut marah karena tugas dia sebagai pimpinan tertinggi didaerahnya sesuai dengan amanat konstitusi adalah bagaimana dia bisa membuat dan menciptakan sebesar-besar kemakmuran bagi rakyatnya, tapi hal itu tidak bisa dia lakukan karena dana bagi hasil yang mereka peroleh masih sedikit atau masih jauh dari yang di harapkan.
Hal serupa juga dirasakan oleh Gubernur dan para bupati yang ada di Maluku Utara. Daerah mereka sangat kaya dengan sumberdaya alam terutama nikel. Bahkan dengan kehadiran pertambangan nikel di daerah tersebut hal itu telah berhasil mendorong petumbuhan ekonomi di daerah maluku utara tersebut menjadi yang tertinggi di dunia yaitu 27%.
