Oleh: A. Malik Ibrahim, Pemerhati Kebijakan Publik
Maluku Utara menjadi salah satu provinsi dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di Indonesia, bahkan dunia. Namun di balik angka-angka itu, tersimpan paradoks yang menyesakkan, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berada di peringkat terendah nasional, usia harapan hidup di bawah rata-rata, dan kemiskinan justru mengelilingi wilayah pertambangan yang berkilau devisa.
Ironinya, kebutuhan konsumsi industri tambang di wilayah ini bahkan lebih banyak disuplai dari luar daerah.
Sementara Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang terlihat tinggi justru lebih banyak dinikmati oleh bangsa lain, bukan oleh anak negeri. Rakyat di sekitar tambang hanya menyaksikan geliat pembangunan dari kejauhan, tanpa menikmati manfaatnya secara langsung.
Harapan satu-satunya yang tersisa adalah fiskal daerah sebagai instrumen kebijakan publik, sebagai alat koreksi atas ketimpangan pembangunan yang dihasilkan oleh pasar. Namun, ketika dokumen Rancangan APBD 2026 dibuka, harapan itu terasa makin menipis.
Pembangunan yang Tak Menyentuh Tanah
di banyak pulau kecil di Maluku Utara, Tufure, Mayau, Gafi, Siko, Laigoma, Hiri, Mare, Galo-galo, Kolorai, mencari kata “pembangunan” terdengar sering, namun kehadirannya jarang terasa. Jalan provinsi antar desa masih rusak, tambatan perahu tak tersedia, harga barang melambung, sekolah di pulau seberang, dan rumah sakit hanya bisa dijangkau dengan perahu ke Ternate.
