Oleh: Nazaruddin, Kolumnis/Pemerhati Sosial Politik
Penetapan mantan Jampidsus Febri Ardiansyah dan Don Ritto sebagai tersangka korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) merupakan titik balik atau skenario yang memicu spekulasi tajam. Setelah rangkaian konferensi pers awal yang dipenuhi narasi melunak dan defensif, sikap kepolisian ini memicu pertanyaan mendasar: Apakah ini murni kemenangan supremasi hukum, atau sekadar manuver pragmatis demi menyelamatkan muka institusi di tengah kepungan krisis kepercayaan?
Dialektika Tekanan Publik
Langkah ini mustahil dilepaskan dari eskalasi tekanan publik yang telah mencapai titik didih. Ketika masyarakat sipil dan berbagai elemen gerakan memberikan ultimatum keras—bahkan dengan ancaman aksi massa langsung—ongkos politik untuk bertahan pada sikap “lunak” menjadi terlalu mahal bagi kepolisian.
Hukum tidak lagi bekerja di ruang steril; ia dipaksa bergerak oleh hukum besi sosiologi. Di hadapan taruhan legitimasi yang begitu besar, mengorbankan figur penting adalah satu-satunya pilihan rasional untuk meredam potensi gejolak sosial yang lebih masif.
Jerat Alat Bukti yang Mengunci
Dari sisi teknis yudisial, skandal ini tampaknya telah memasuki fase terlalu besar untuk disembunyikan. Aliran dana dalam TPPU selalu meninggalkan jejak dokumen dan sulit dibantah setelah penyidikan melangkah terlalu jauh.
Ketika rangkaian penggeledahan dan penyitaan aset telah mengunci alat bukti, memaksakan untuk menghentikan atau mengambangkan kasus ini justru akan memicu blunder fatal bagi penyidik. Kepolisian pada akhirnya harus menyerah pada solidnya pembuktian yang mereka kumpulkan sendiri sebelum informasi tersebut bocor ke ruang publik melalui jalur informal.
