Di bawah Prabowo, tidak ada alat produksi yang diserahkan kepada rakyat, tidak ada reformasi agraria substantif, dan tidak ada penguatan posisi tawar buruh. Program sosial yang digadang-gadang tak lebih dari karitas negara: sinterklas logistik untuk meredam gejolak bawah, sementara struktur ekonomi eksploitatif tetap utuh di tangan elite.
Kapitalisme Oligarkis dan Logika Komando
Di balik selimut program sosial, jantung perekonomian tetap berdetak dalam irama kapitalisme ekstraktif. Keterlibatan jejaring bisnis keluarga dan oligarki pendukung mempertegas bahwa akumulasi modal privat tidak terganggu. Program berbiaya fantastis seperti MBG justru menjadi “pasar baru” yang menggiurkan bagi vendor dan kroni kekuasaan. Ini bukan sosialisme, melainkan crony capitalism yang dibiayai APBN.
Mekanisme eksekusinya pun tidak ditopang partisipasi warga secara demokratis, melainkan pendekatan komando militeristik. Penetrasi perwira ke birokrasi sipil hingga pembentukan badan berskala teknokratis-komando menunjukkan bahwa efisiensi versi rezim ini adalah kontrol, bukan partisipasi.
Populisme Statis sebagai Instrumen Legitimasi
Kita sedang menyaksikan konsolidasi kekuasaan yang menggunakan populisme sebagai bahan bakar. Rezim menyadari bahwa untuk menjaga stabilitas di tengah ketimpangan, negara harus hadir secara visual di piring makan rakyat. Namun, mengidentikkan hadirnya negara dengan sosialisme adalah penaifan sejarah. Rezim otoriter pun kerap menggunakan program kesejahteraan masif untuk menjinakkan kebebasan sipil.
