Oleh: Bito Temmar, Politisi Senior
STATEMENT mantan gubernur Maluku Karel Albert Ralahalu, bahwa 2024 yang akan datang lahir gubernur Maluku yang baru, tentu saja seksi dan menarik untuk dikuliti.
Pertama, beliau adalah kader kader utama PDI Perjuangan yang pada pilkada gubernur yang lalu adalah Ketua Tim Sukses pasangan gubernur MI dan BNO. Di pihak lain, gubernur MI adalah Ketua DPD PDI Perjuangan berarti juga kader utama partai yang sama. Dalam dua kualitas atributif politik itu tentu saja menarik dianalisis.
Kedua, dalam statement Pak Ralahalu ada dimensi evaluatif terhadap kinerja gubernur MI saat ini. Intrinsik, statement Pak Ralahalu, kinerja gubernur jauh dari ekspektasi politik.
Ketiga, intrinsik juga dalam statement mantan gubernur Ralahalu, sumber krisis kinerja pemerintahan MI ada pada eksekutif. Tentu saja ini bias dari keutuhan perspektif sistem demokrasi. Dalam sistem ini, gubernur hanyalah satu elemen dari keseluruhan elemen pemerintahan.
Gubernur dalam perspektif sistem demokrasi tentu bukanlah key determinant. Terhadap DPRD misalnya, dua elemen pemerintahan ini — eksekutif dan legislatif — jika saling menenggang dalam prinsip check and balances, menghasilkan performa tertentu.
