Sebagai misal, “Sapurata Sherly” dalam menarik naiknya kroni dan konconya dalam struktur birokrasi pemerintahan, dan bisa dikatakan bahwa dia bukan tipe seorang “leader”, tapi lebih tepat sebagai “dealer”. Seorang dealer adalah pedagang dan berdagang adalah berhitung. Orientasinya keuntungan. Kepentingan dan kemauan pribadi lebih menonjol. Utang harus dibayar, piutang harus ditagih, penuh kalkulasi ekonomi.
Berbeda dengan seorang leader. Ia harus mampu meletakkan visi dan misi pembangunan yang jelas. Memiliki karakter, kredibilitas, nilai, keteladanan dan harapan. Strategi pembangunan daerah yang tidak dimulai oleh reformasi birokrasi akan melahirkan berbagai patologi birokrasi, seperti praktik nepotisme yang menghambat terbentuknya pemerintahan yang bersih.
Kalau toh ada pernyataan atas nama meritokrasi dalam perbaikan birokrasi pemerintahan, itu tak lebih hanya lips service untuk pencitraan. Karena kebiasaan pemimpin memang hanya membuat “kata-kata kosong” di depan kamera dari pada berbuat sesuatu kebijakan yang berarti. Seperti kata Konfusius orang yang luar biasa itu sederhana dalam ucapan, tetapi hebat dalam tindakan.
***
Program 100 hari sebagai quik win (memperbaiki kualitas pelayanan publik) dari Sherly-Sarbin, idealnya harus dimulai dari konsolidari birokrasi. Selama 100 hari atau tiga bulan tersebut, ASN atau pejabat diberi kesempatan untuk menunjukkan integritas, kapabilitas, professional dan berkinerja sesuai prinsip good
governance. Bukan sebaliknya membuat kebijakan gaduh yang membikin publik bingung; tidak bisa membedakan mana tender dan swakelola.
