Porostimur.com, Ambon – Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara (Malra) mencatat prestasi mencengangkan dengan mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 10 kali berturut-turut sejak Tahun 2015 lalu.
Terakhir Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LPKD) Kabupaten Maluku Tenggara (Malra) tahun anggaran 2024 mendapat WTP atas LKPD tahun anggaran 2024 yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Maluku, di Kantor BPK Maluku, Selasa (27/5/2025).
Penyerahan dilakukan langsung oleh Kepala Perwakilan BPK Provinsi Maluku Hary Haryanto, usai pihaknya melakukan pemeriksaan terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) kepada Bupati Malra, M Thaher Hanubun dan Ketua DPRD Kabupaten Malra Stevanus Layanan,
Kepala Perwakilan BPK Provinsi Maluku Hary Haryanto, menjelaskan BPK menemukan adanya permasalahan kelemahan pengendalian intern maupun ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2024 dengan pokok-pokok temuan antara lain Perencanaan keuangan daerah Kabupaten Malra belum sepenuhnya dilaksanakan secara memadai yang mengakibatkan beban keuangan daerah melampaui kemampuan keuangannya
Kemudian adanya kelebihan pembayaran atas realisasi belanja perjalanan dinas pada 13 SKPD; dan Pengelolaan aset tetap belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang mengakibatkan potensi risiko penyalahgunaan, pemanfaatan, dan penilaian aset.
