Bukankah sejarah telah mengajarkan, bahwa banyak pemimpin telah membuat langkah yang salah. Dan sebagai Gubernur, anda telah memulai dengan personal brand sebagai “Gubernur Swakelola”. Branding adalah proses menciptaakan sebuah identitas yang dikaitkan dengan persepsi, produk, skala pasar dan otoritas politik, serta apa saja yang bisa dijual.
Birokrasi Pemda yang tidak responsif akan gagal paham dan bekerja sesuka hati dengan tabiat lama. Sebab, karakter publik sudah berubah. Publik kini menuntut segala bentuk praktik pembangunan berjalan lebih benar, akurat dan terbuka. Peran masyarakat telah berpindah (shifting) menjadi distruptive sociery, dan pemerintah dituntut untuk segera berubah menjadi distruptive government. Sebab, apapun bentuk program yang dirumuskan dalam RPJMD, dasar inovasinya harus dimulai dari birokrasi pemerintah.
Di tengah riuhnya pemberitaaan di media tentang ruangan kerja yang berlumut, sungguh sebuah kontras keadaan yang membuat giris hati publik. Sebagai Gubernur tidak pantas anda merengek seperti itu. Secara pribadi anda boleh kaya, tapi di sisi lain, masih begitu banyak masyarakat yang hidup sangat susah, tidak punya rumah, pekerjaan, bahkan makan seadanya.
Mengapa etika dan sumpah jabatan telah jadi teks mati? (Kompas, 5 September, 2024). Terutama pada etika sosial budaya, “…perlu menumbuhkembangkan budaya malu, yakni malu berbuat kesalahan. Pada etika bisnis dan ekonomi, “…mencegah monopoli, oligopoly, kebijakan ekonomi yang mengarah pada perbuatan korupsi, kolusi dan nepotisme”. Bukankah nepotisme kini dipraktikkan terbuka lewat mekanisme yang seolah-olah demokratis?
