Demokrasi dalam Bayang-bayang Militeristik
Arah dari semua fenomena ini seolah mengonfirmasi kekhawatiran publik: penguatan rezim militeristik yang memanfaatkan instrumen demokrasi. Ironisnya, pihak yang paling menikmati buah perjuangan reformasi dan kebebasan demokrasi justru perwira-perwira dan purnawirawan TNI-Polri.
Institusi sipil memiliki kapasitas untuk berjalan mandiri dan profesional jika sistem meritokrasi ditegakkan tanpa harus “meminjam” otoritas berseragam. Jika tren ini terus dibiarkan, kita sedang bergerak mundur menuju era di mana profesionalisme dihancurkan oleh ambisi penempatan jabatan yang nir-kompetensi.
Sudah saatnya pemerintah mengembalikan marwah institusi sipil kepada para ahlinya, dan mengembalikan TNI-Polri pada fungsi aslinya sebagai penjaga kedaulatan serta keamanan negara. (**)
