Oleh: Bito Temmar, Politisi Senior
Ketidakhadiran gubernur pada paripurna DPRD Maluku dalam rangka penyampaian LPJ/LKPJ, bukan hal baru. Konon di tahun-tahun sebelumnya, gubernur juga tidak hadir. Kalau kemudian DPRD naik pitam dan marah-marah, menurut saya masalahnya bukan ada di pihak gubernur. Tapi, masalah ketidakhadiran gubernur mesti dilacak di internal DPRD.
Mungkin dalam pandangan gubernur, ketidakhadiran itu karena DPRD bisa “diamankan”. Jadi kalau ada keberatan, tidak akan berbuntut panjang. Palingan uring-uringan di media pers kemudian masalah dianggap selesai. Dan itulah ironi relasi gubernur — DPRD yang sudah timpang sejak awal periode hingga saat ini.
Mengapa relasi politik pemerintahan gubernur — DPRD timpang dan tidak dapat mengampuhi prinsip check and balances, tentu saja menarik untuk dibedah. Hemat saya, hak-hak konstitusional DPRD tidak dapat dikelola oleh DPRD sendiri selama ini.
Padahal, hak bertanya, hak angket, dstnya dapat sekali digunakan untuk menekan dan atau menertibkan perilaku gubernur yang menurut saya ketidak hadirannya selama ini, lebih dari sekadar kesibukan lain atau karena lalai. Boleh jadi gubernur sejak awal hingga saat ini sedang uji nyali.
