Dia menberikan contoh pusat produksi beras di Indonesia seperti Majalengka, Indramayu, Sragen, dan Mujonegoro. Jika daerah tersebut dibangun sebuah kawasan industri, infrastruktur yang berlebihan secara langsung akan mempengaruhi ketersediaan pangan Indonesia.
“Kawasan-kawasan yang memang diperuntukkan untuk menyuplai pangan nasional supaya adanya ketersediaan pangan bangsa ini tetap harus dijaga,” pungkasnya.
Sementara itu, Nusron Wahid Wahid menambahkan pertemuan secara dialektif membahas penataan administrasi pertanahan agar mengedepankan dimensi HAM.
Dia menyebut, semua sertifikasi tanah, pemberian hak-hak atas tanah, baik itu hak penguasaan lahan, hak guna usaha, hak guna bangunan, maupun hak pakai serta hak milik tidak melanggar HAM.
“Termasuk di dalamnya topik kedua adalah bagaimana penyelesaian konflik dan sengketa tanah juga setiap penyelesaiannya harus mengedepankan dimensi HAM,” pungkasnya Nusron seusai bertemu Menteri HAM Natalius Pigai. (red)
Simak berita dan artikel porostimur.com lainnya di Google News
