Porostimur.com, Jakarta – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menerima kunjungan Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai di di kantor ATR/BPN Jakarta, Rabu (15/1/2025).
Kunjungan ini dilakukan untuk memastikan proses perizinan industrialisasi maupun tidak melanggar hak asasi manusia (HAM).
“Kami bicara tentang pengaturan penataan tanah berbasis hak asasi manusia. Jadi, bagaimana pengaturan penataan tanah berbasis hak,” kata Pigai
Lebih detail Pigai memberikan contoh konversi lahan pertanian menjadi lahan lain yang membuat terjadinya penyempitan produksi pangan Indonesia. Dia menilai hal itu perlu dikontrol agar program swasembada pangan dapat terlaksana.
“Kalau begitu, apa yang perlu dilakukan karena itu akan memengaruhi produksi pangan nasional, itu juga akan mempengaruhi swasembada pangan yang dicanangkan. Maka, kami perlu kerja sama agar ruang untuk produksi pangannya tetap dalam koridor dan kontrol sesuai dengan program prioritas pemerintah,” tambah Pigai.
Menurutnya kontrol atas lahan yang ada di Indonesia dinilai perlu juga untuk memberikan kepastian kepada calon investor atas lahan yang dpaat digunakan. Dia menyebut ada beberapa wilayah jika terjadi industrialisasi sekala besar akan sangat berdampak pada produksi pangan.
