Oknum Pegawai Dinas PUPR Kepsul dan Pj Kades Waitamela Diduga Bohongi Masyarakat

oleh -517 views
Link Banner

Porostimur.com | Sanana: Generasi Peduli Waitamela (GPW) menduga ada “kongkalikong” antara oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) di ruang lingkup Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PUPRKP) Kabupaten Kepulauan Sula (Kepsul) dengan Pejabat Kepala Desa Waitamela dalam penetapan penerima Bantuan Rumah Suwadaya (BRS) di Desa Waitamela, Kecamatan Mangoli Timur.

Hal itu, diungkapkan oleh salah satu aktivis GPW, Riswan Umasugi kepada media ini melalui pesan WhatsApp, Rabu (24/3/2021).

Riswan menceritakan, pada tanggal 26 Februari 2021 lalu, tim verifikator dari Dinas PUPR Kepsul turun ke Desa Waitamela untuk melakukan verifikasi terhadap 19 Kepala Keluarga (KK) calon penerima bantuan. Hanya saja ada salah satu calon penerima BRS yang tidak memiliki Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP). Jadi, sisa 18 calon penerima bantuan yang layak untuk mendapatkan BRS sesuai jumlah yang ditetapkan.

Alih-alih, lanjut Riswan, pada tanggal 23 Maret 2021 kamrin, tim verifikator turun untuk melakukan penetapan BRS, muncul nama baru sebagai penerima bantuan tanpa melalui proses verifikasi sebelumnya.

Riswan menduga, perubahan nama penerima BRS tersebut karena adanya kepentingan keluarga dan kepentingan tertentu.

Baca Juga  Lagi Warga Desa Capalulu Kepung Kantor Inspektorat Kepulauan Sula

Pemuda yang biasa disapa Ris itu menilai, langkah yang diambil PUPR sangat bertentangan dengan Petunjuk Teknis (Juknis), juga terkesan membohongi masyarakat.

“Langkah yang mereka ambil bertentangan dengan Juknis serta terkesan membohongi masyarakat Waitamela dan mau membuat kegaduhan agar hubungan kekeluargaan menjadi renggang. Karena pada awal verifikasi tim verifikator telah menyampaikan kepada calon penerima bantuan untuk dapat menyiapkan material karena pasti akan dapat bantuan rumah swadaya tersebut. Padahal kenyataannya, masyarakat cukup dan merasa dibohongi,” jelasnya.

Lebih parah lagi katanya, keberadaan RBS seolah digunakan untuk mencuri perhatian dalam momentum pemilihan kepala desa (Pilkades).

“Kemudian muncul juga bahasa bahwa jika dapat rumah bantuan, jangan lupa untuk sama-sama di kepentingan Pilkades. Kami menduga kuat, bantuan rumah suwadaya dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab untuk kepentingan Pilkades,” katanya.

Baca Juga  Disindir Mendagri, DPRD Maluku Koordinasikan Realisasi Anggaran Pilkada Serentak 2020

Sebagai kaum muda yang mewakili masyarakat Waitamela, Riswan juga mengungkapkan rasa kecewanya terhadap oknum ASN dalam ruang lingkup Dinas PUPR dan Pejabat Kepala Desa Waitamela.

“Maka sebagai Generasi Peduli Waitamela, saya cukup kecewa dengan apa yang dilakukan oleh oknum ASN dan Pejabat Kepala Desa terkait penetapan nama penerima RBS yang tidak sesuai dengan hasil verifikasi”, ungkapnya.

Ris bilang, bahkan kalau mau dilihat orang yang kemudian tidak diakomodir saat ini persyaratannya lebih lengkap ketimbang yang lain.

Dia meminta kepada Kepala Dinas (Kadis) PUPR Kepsul untuk mengevaluasi kinerja staf PNS agar lebih memahami aturan.

“Kami, Generasi Peduli Waitamela meminta kepada Kadis PUPR untuk mengevaluasi staf PNS tersebut agar bekerja sesuai dengan aturan. Karena hal serupa juga pernah terjadi di Tahun 2020, di mana bantuan ini seperti bantuan keluarga. Akibat dari pembagian tidak sesuai hasil verifikasi, akhirnya hingga saat ini pekerjaan juga tidak selesai 100 persen,” tutupnya.

Baca Juga  Malut Termasuk 18 Provinsi yang Pastikan Tak Naikkan UMP 2021

Sementara Kadis PUPRKP Kepsul, Nursaleh Bainuru saat dikonfirmasi awak media di ruang kerjanya menyampaikan, pihaknya baru mengetahui masalah yang dimaksud.

“Saya baru tahu ada masalah itu, sebelumnya saya tidak tahu, kalau di Desa Waitamela ada masalah terkait dengan perumahan,” jelasnya.

Nursaleh menambahkan, harusnya ada komunikasi, yakni antara fasilitator dan yang mempunyai kerja di bidang perumahan pemukiman.

“Tentunya dengan adanya persoalan-persoalan ini, harus diperlakukan komunikasi, terutama dengan teman-teman fasilitator dan teman-teman di bidang perumahan pemukiman sama-sama melihat data yang ada untuk cross check, lalu disinkronkan dengan hasil verifikasi di lapangan yang pernah dilakukan,” jelasnya.

Nursale bilang, dia akan segera memanggil Kepala Bidang (Kabid) untuk mencari jalan keluar secara bersama-sama.

“Secepatnya. Mungkin besok, Saya akan panggil Kabid dan teman-teman dari fasilitator khususnya di Desa Waitamela untuk kita bicarakan secara bersama-sama,” tutupnya. (at)

No More Posts Available.

No more pages to load.