Otonomi Tanpa Uang, Demokrasi Tanpa Kuasa

oleh -110 Dilihat

Karena itu, APBD sesungguhnya bukan sekadar dokumen keuangan pemerintah daerah. APBD adalah manifestasi dari mandat politik rakyat. Mereka memilih kepala daerah karena percaya pada visi tertentu. Memilih anggota DPRD karena berharap aspirasi tertentu diperjuangkan. Tetapi semua janji itu membutuhkan anggaran.

Maka demokrasi tidak otomatis berhenti ketika surat suara dimasukkan ke kotak suara. Demokrasi berlanjut ketika mandat itu diterjemahkan menjadi keputusan tentang penggunaan uang publik, uang yang notabene sebagian besar berasal dari pajak yang dibayar oleh rakyat.

Di sinilah konsep demokrasi anggaran menjadi penting. Demokrasi anggaran berarti rakyat tidak hanya berhak memilih siapa yang berkuasa, tetapi juga memiliki hak untuk mengetahui, memengaruhi, dan mengawasi bagaimana uang publik digunakan.

Baca Juga  Golkar Malut Tegaskan Musda VII Halbar Sah, Joko Ahadi Terpilih Aklamasi

Resentralisasi via Keran Fiskal

Sentralisasi tidak selalu hadir dalam bentuk lama. Tidak harus ada pemerintah pusat yang mengambil alih kantor gubernur atau bupati. Tidak perlu pula semua keputusan administratif ditarik ke Jakarta.

Dalam sistem modern, sentralisasi dapat bekerja jauh lebih halus dimana pusat mengendalikan keran uang. Ketika pemerintah pusat menentukan berapa besar transfer yang diterima daerah, bagaimana formulanya, untuk apa sebagian dana boleh digunakan, apa yang menjadi prioritas, hingga indikator yang harus dicapai, pusat secara otomatis memiliki pengaruh besar terhadap arah pembangunan daerah.

No More Posts Available.

No more pages to load.