Andaikan Mulyono berposisi sebagai petugas partai dan patuh pada kemauan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri dengan mendukung pasangan Ganjar-Mahfud, mungkinkah Hasto akan membongkar perilaku bejat Mulyono? Kita juga akan bertanya: andaikan Puan Maharani dalam posisi Gibran (belum cukup umur) dicawapreskan mendampingi Prabowo, apakah Megawati tetap mengecam politisasi hukum oleh MK?
Penetapan hari kelahiran Pancasila pada 1 Juni 1945 yang didesakkan Megawati terhadap Mulyono juga sesungguhnya pelanggaran etika. Toh, Pancasila yang kita kenal sekarang tidak serupa dengan ketika Soekarno memperkenalkan untuk pertama kalinya. Tanpa mengurangi jasa Soekarno memaparkannya pada 1 Juni, Pancasila telah mengalami dua kali perubahan yang signifikan. Dus, Pancasila saat ini adalah Pancasila yang lahir pada 18 Agustus 1945.
Kalau PDI-P serius terhadap masalah HAM, yang tentunya terkait moral-etika, sudah seharusnya PDI-P memelopori pengungkapan kasusu KM 50. Kasus pembunuhan enam laskar FPI (musuh PDI-P) yang diduga kuat ada tangan Mulyono di dalamnya jelas melanggar HAM. Ini juga isu elephant in the room. Faktanya, PDI-P tak mempermasalahkannya. Padahal, kasus itu menambah berat kasus pelanggaran HAM berat yang dilakukan rezim saat kasus lama masih di-pending.
