BPKP Diminta Bedah SISKEUDES hingga Teknis Pengelolaan Anggaran
Ricky juga meminta BPKP Perwakilan Maluku Utara memberikan pendampingan secara menyeluruh kepada para peserta.
Ia berharap instruktur tidak hanya menjelaskan penggunaan aplikasi secara umum, tetapi juga membedah berbagai fitur SISKEUDES hingga aspek teknis yang dihadapi aparatur desa dalam proses pengelolaan dan pelaporan keuangan.
“Kami juga berharap kepada BPKP selaku salah satu narasumber dapat membantu desa dengan mengajarkan secara detail penggunaan SISKEUDES, karena sistem ini merupakan produk BPKP. Dengan pemahaman yang baik, kami berharap perangkat desa dapat mengoperasikan sistem ini secara tepat dalam mendukung pengelolaan keuangan desa,” ujarnya.
Pendampingan tersebut dinilai penting untuk meminimalisir kesalahan pencatatan maupun keterlambatan dalam proses pelaporan keuangan desa.
SISKEUDES diharapkan dapat membantu aparatur desa mengelola seluruh tahapan keuangan secara lebih sistematis, mulai dari perencanaan, penganggaran, penatausahaan hingga penyusunan laporan pertanggungjawaban.
Targetkan Pengelolaan Dana Desa Lebih Transparan dan Akuntabel
Pemkab Halmahera Timur menempatkan peningkatan kapasitas aparatur sebagai bagian penting dalam membangun tata kelola pemerintahan desa yang transparan dan akuntabel.
Melalui penerapan SISKEUDES V2.0.9, pemerintah daerah berharap proses pengelolaan anggaran desa dapat dilakukan secara lebih tertib sekaligus memudahkan proses pengawasan dan pertanggungjawaban.
