Pemprov Maluku dan Pemkot Ambon Diminta Tetapkan Tarif Terjangkau untuk Rapid Antigen

oleh -178 views
Link Banner

Porostimur.com | Ambon: Salah satu persyaratan untuk melakukan perjalanan dari dan masuk ke sejumlah wilayah di Indonesia saat pandemi Covid-19 ialah menyertakan hasil tes PCR atau hasil rapid test antigen. Namun bagi masyarakat yang kurang mampu, hal ini mempersulit mereka dalam melakukan perjalanan. Bagaimana tidak? biaya rapid antigen jauh lebih mahal dari tiket kapal.

Menanggapi hal ini, kepada Porostimur.com Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi Maluku, Anos Yeremias mengatakan, tidak semua masyarakat di Maluku mempunyai pendapatan dan kebutuhan yang sama, apalagi di tengah pandemi Covid-19 ini, karena itu dimintakan kepada Pemerintah Provinsi Maluku dan Pemeritah Kabupaten/Kota yang ada di Maluku untuk menetapkan biaya rapid tes antigen yang bisa dijangkau oleh masyarakat yang hendak bepergian dari dan ke kota atau kabupaten di Provinsi Maluku ini.

“Sebagai Anggota DPRD Provinsi Maluku Daerah Pemilihan MBD dan KKT, selalu saja mendapat informasi terkait betapa sulitnya, masyarakat yang hendak berpergian melakukan rapid tes dengan harga yang relatif tinggi antara Rp.250.000-Rp.275.000. Untuk itu saya berharap Pemprov dan pemerintah kabupaten/kota menetapkan biaya rapid test antigen yang bisa dijangkau oleh masyarakat”, ujarnya kepada Porostimur.com di Ambon, Kamis (6/5/2021).

Baca Juga  DPRD Halbar Minta Satgus Lebih Efektif dan Terbuka Soal Anggaran

Yeremias menuturkan, sebagai tanggung jawab moralnya terhadap masyarakat yang ada di Maluku Barat Daya (MBD) dan Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT), sejak tahun 2020 dirinya telah bekerja sama dengan Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Ambon untuk melakukan rapid test bagi saudara-saudaranya yang ada di Kota Ambon yang hendak pulang ke MBD dan KKT.

“Selama tahun 2020, Beta lakukan rapid test untuk pelaku perjalanan dari Ambon ke Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan Maluku Barat Daya, dengan cara bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kota Ambon dan dilakukan di 4 Puskesmas yang ditunjuk oleh Dinkes sampai dengan 31 Desember 2020 dan jumlah pelaku perjalanan yang telah melakukan rapid test selama tahun 2020 adalah 4.537 orang”, pungkasnya.

Baca Juga  Keluarga tegang saat nonton Hanifan tanding dan peluk Jokowi-Prabowo

Lebih lanjut Yeremias menjelaskan, ditahun 2021 sejak bulan Januari dirinya juga membantu masyarakat yang hendak pulang ke MBD dan KKT, tetapi dengan jumlah yang terbatas karena harga rapid yang cukup mahal.

“Karena harganya yang cukup mahal, setiap kapal yang berangkat kurang lebih 15 orang, yang Beta bantu untuk rapid antigen di Kota Ambon agar memudahkan masyarakat dari KKT maupun MBD yang hendak pulang ke kampung”, tandasnya.

Yeremias menjelaskan, pada Senin (3/5/2021) dirinya membeli alat rapid antigen untuk membantu masyarakat yang hendak melakukan perjalanan ke Banda, Tual, Molu, Larat, Tutukembong, Saumlaki, Tepa, Lakor, Moa, Letti dan Kisar dengan meminta bantuan kepada Dinkes Kota Ambon untuk melakukan rapid test antigen dan menurutnya dengan cara tersebut, harganya lebih murah jika dibandingkan dengan melakukan rapid tes di Rumah Sakit.

“Jadi, Beta beli alat rapid antigen 5 box, dimana 1 box isinya 25 set dengan harga per boxnya Rp.1.650.000. Itu berarti harga satuannya Rp.66.000/Set. Dengan alat tersebut, Beta minta tolong ke Dinkes untuk melakukan rapid test kepada masyarakat yang hendak melakukan perjalanan. Ternyata harganya jauh lebih murah, jika dibandingkan dengan harga rapid test di Rumah Sakit dan Puskesmas yang ada di Kota Ambon”, bebernya.

Baca Juga  Masyarakat MBD Keluhkan Pelayanan Kapal Pengangkut Hewan

Oleh karenanya, Yeremias berharap, Pemprov Maluku dan Kota Ambon harus mengeluarkan keputusan tentang tarif rapid test antigen, supaya para pelaku perjalanan bisa mendapat harga yang pasti dan terjangkau. Sebab menurutnya, jika harga rapid test ini tidak ditetapkan oleh pemerintah baik Pemprov maupun Pemkot, maka dipastikan setiap Rumah Sakit Swasta yang melakukan rapid test antigen, bagi pelaku perjalanan dalam wilayah Provinsi Maluku memperoleh keuntungan yang luar biasa besar, sementara rakyat kecil yang yang bepergian dalam wilayah Maluku menjadi korbannya. (olof)

No More Posts Available.

No more pages to load.