Menurutnya, masyarakat Aceh masih trauma dengan konflik bersenjata yang sudah merenggut banyak nyawa selama puluhan tahun di Bumi Serambi Makkah itu.
“Mobilisasi pasukan dan penambahan batalyon justru akan semakin membuat trauma masyarakat mengingat situasi Aceh yang semakin damai dan kondusif,” tambahnya.
Muharuddin meminta Kemenhan mengkaji ulang rencana pembangunan empat batalyon TNI tambahan di Aceh.
“Kami berharap pemerintah pusat yang dalam hal ini Kementerian Pertahanan RI untuk dapat duduk bersama Pemerintah Aceh, DPRA, dan wali nanggroe untuk membahas persoalan ini dan mencari skema atau alternatif lain untuk menjaga pertahanan Indonesia di wilayah ujung paling barat ini,” imbuhnya.
(red/beritasatu)
Simak berita dan artikel porostimur.com lainnya di Google News
