Porostimur.com, Dobo — Kebijakan Bupati Timotius Kaidel menghentikan program Tol Laut di Kabupaten Kepulauan Aru memicu polemik di kalangan masyarakat, pelaku usaha, hingga tokoh lokal. Sejumlah pihak menilai penghentian program tersebut berpotensi berdampak pada kenaikan harga barang dan distribusi logistik di wilayah kepulauan.
Kebijakan itu sebelumnya disampaikan Bupati Kaidel kepada media, dengan alasan program Tol Laut selama hampir satu dekade dinilai tidak memberi dampak signifikan terhadap stabilitas harga dan distribusi barang di Aru.
Pengusaha dan Agen Tol Laut Pertanyakan Kebijakan
Agen jasa pengiriman barang Tol Laut, Broery Letwory, melalui podcast di laman Facebook Ige Selly menilai pernyataan Bupati yang menyebut program Tol Laut tidak berdampak selama 10 tahun tidak didukung kajian dan data akurat.
Menurutnya, fakta di lapangan menunjukkan perbedaan harga antara pengiriman Tol Laut dan komersial sangat jauh. Ia bahkan mengungkapkan bahwa sebelum menjabat sebagai bupati, Kaidel pernah menggunakan jasa Tol Laut pada 2019 untuk mengangkut aspal dari Surabaya ke Dobo.
“Sebelum menjadi Bupati beliau pernah menggunakan jasa Tol Laut untuk memuat aspal. Kalau tidak ada manfaat atau harga murah, apa dasar beliau saat itu menggunakan Tol Laut, padahal dalam satu kapal ada peti komersil dan tol laut bersubsidi,” ujar Broery.
