Mengutip sumber Amerika yang tidak disebutkan namanya, laporan Axios mengatakan sanksi tersebut akan melarang pengiriman senjata AS ke unit infanteri yang sebagian besar ultra-Ortodoks dan mencegah tentaranya berlatih dengan pasukan AS atau mengambil bagian dalam kegiatan apa pun yang didanai AS, berdasarkan Hukum Leahy.
Undang-undang yang dibuat oleh senator saat itu, Patrick Leahy, pada akhir tahun 1990an melarang pemberian bantuan militer kepada individu atau unit pasukan keamanan yang melakukan pelanggaran berat hak asasi manusia dan belum diadili.
Salah satu sumber yang dikutip mengatakan bahwa Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken telah memutuskan untuk tidak memberikan sanksi kepada unit militer dan polisi lain yang sedang diselidiki pemerintah, karena ada penyesuaian dalam perilaku mereka.
Seorang pejabat pemerintah mengatakan kepada situs berita tersebut bahwa keputusan untuk memberikan sanksi kepada Netzah Yehuda didasarkan pada penelitian yang dilakukan sebelum tanggal 7 Oktober yang meneliti insiden di Tepi Barat.
Laporan itu muncul beberapa hari setelah ProPublica mengatakan panel Departemen Luar Negeri merekomendasikan agar Blinken memberikan sanksi kepada beberapa unit Israel atas dugaan pelanggaran hak asasi manusia, termasuk Netzah Yehuda.
