Politik Adalah Panglima

Penulis: Made Supriatma

Jakarta banjir. Itu sudah biasa. Memang kali ini banjir lebih parah dari banjir yang biasanya. Korban tewas lebih dari 50 orang. Kerugian material tidak terhingga.

Orang mungkin tidak sadar akan akibat-akibat banjir yang lain. Seorang teman saya mengingatkan bahwa banjir menyatukan septic tank di wilayah-wilayah yang terkena dengan air diluar. Bisa kita bayangkan bagaimana air yang terpolusi itu mengalir kemana-mana. Dengan segala macam penyakit tentu saja terutama Tetanus, Leptospirosis, Chikungunya, dan beranekaragam penyakit akibat sanitasi buruk.

Itulah banyak orang protes ketika Gubernur Anies Baswedan, mungkin dengan maksud bercanda, mengatakan bahwa anak-anak senang dengan banjir. Di media sosial ada banyak meme dan foto yang muncul. Salah satunya yang saya lihat adalah anak-anak yang mengkeramasi rambut ibunya memakai air banjir.

Tentu yang menjadi bulan-bulanan disini adalah Gubernur Anies Baswedan. Dia menjadi sasaran kemarahan banyak orang. Video-video yang memaki-maki gubernur ini tidak kurang banyaknya. Yang juga tidak kurang adalah orang yang memintanya berhenti.

Luka pemilihan gubernur 2017 belum hilang. Tidak hanya luka itu dibiarkan menganga bahkan digarami. Dan jangan dikira itu tidak ada pengaruhnya terhadap banjir ini.

Ditengah banjir air, banjir air mata, banjir simpati dan solidaritas, saya tertegun dengan banjir yang lain. Itu adalah banjir politik. Tidak banyak orang melihatnya. Namun banyak orang terlibat dan berpartisipasi di dalamnya.

Banjir ini menjadi ‘political posturing’ antara pemerintahan Jokowi dan Anies Baswedan. Banjir ini tidak saja bencana. Dia adalah politik. Banjir ini adalah pertarungan.

Anies Baswedan dan para pendukungnya tentu memiliki argumen tentang mengapa banjir ini terjadi. Mereka kukuh dengan konsep naturalisasi sungai. Anies berpegang teguh dengan janji kepada konstituennya bahwa dia tidak akan menggusur. Penyebab banjir ada di soal lain. Dan itu tanggung jawab pemerintah yang lain, terutama pemerintah pusat.

Sebaliknya Jokowi, lewat bawahan-bawahannya, mengatakan bahwa mereka sudah melakukan apa yang ada dalam perundang-undangan. Secara tidak langsung administrasinya menuduh bahwa Gubernur DKI tidak melakukan apa yang seharusnya dia lakukan. Singkatnya, banjir ini terjadi karena kebijakan gubernur.

Kedua belah pihak bermanuver dan melakukan perang opini. Kedua belah pihak berbicara kepada pengikutnya masing-masing. Peperangan ini diikuti dengan antusias oleh jagat internet. Seperti biasa opini terbelah antara kedua kubu. Tidak ada dari mereka yang saling mendengarkan.

Situasinya tidak lebih berbeda dari saat kampanye. Kubu Anies Baswedan, yang sekalipun tidak sebesar koalisi Prabowo dulunya, sudah mulai unjuk gigi. Mereka pun punya kemampuan melawan.

Kubu Jokowi jelas adalah kekuatan dominan. Mereka tidak lagi secara langsung mencantelkan diri kepada Jokowi (karena bagaimanapun perselingkuhan jenius dengan Prabowo masih dirasakan memalukan), para pendukung setianya jelas membela posisi Jokowi.

Saya melihat ini dengan perasaan muak luar biasa. Saya muak kepada elit-elit ini yang tidak punya empati sedikit pun terhadap rakyat biasa. Tidak ada sesuatu pun yang bisa diselesaikan dengan melakukan manuver politik yang tidak ada hentinya ini.

Kita terperangkap dengan politik cari muka yang tidak ada hentinya. Semua perdebatan ini, untuk saya hanya menutupi kepalsuan-kepalsuan — yakni tidak ada seorang pun yang sanggup menangani masalah Jakarta secara jernih dan berkelanjutan.

Demi Tuhan, bisakah tuan-tuan menyelesaikan perang politik yang tak ada guna ini? Rakyat yang menderita. Rakyat yang menjadi korban politicking kalian!

Tuan-tuan, sesungguhnya masalah terbesar negeri ini adalah Anda sendiri! Anda adalah masalah yang lebih besar dari banjir. Lebih besar dari perubahan iklim. Anda, ya Anda para elit penguasa, adalah masalah terbesar negeri ini! (*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

%d blogger menyukai ini: