Oleh: Firdaus Arifin, Dosen Fakultas Hukum Universitas Pasundan
Di zaman ini, kekuasaan tak lagi hanya tentang kontrol atas kebijakan dan sumber daya. Ia tampil dalam bentuk yang lebih halus—dan licin.
Ia muncul sebagai gambaran yang dikurasi, narasi yang didesain, dan suara yang dikalkulasi. Ia memancar dari layar ponsel, dari unggahan yang viral, dari foto-foto yang tampak “membumi”, tapi dipoles berulang kali.
Dulu kita mengenal istilah pencitraan. Sekarang, citra bukan sekadar alat, tapi menjadi substansi dari politik itu sendiri.
Seorang calon pemimpin tak harus menjelaskan gagasannya secara panjang lebar—cukup unggah dirinya sedang makan pecel lele di pinggir jalan, dan rakyat menyambutnya sebagai “merakyat”. Simulasi ini bekerja bukan karena ia benar, tapi karena ia terasa benar.
Kita seakan lupa bahwa demokrasi seharusnya dimulai dari pertimbangan rasional, bukan dari visual yang dikendalikan algoritma.
Jean Baudrillard, filsuf Perancis, menyebut kondisi ini sebagai simulakra—tanda yang tak lagi merepresentasikan realitas, tapi menggantikannya (Baudrillard, Simulacres et Simulation, 1981).
Dalam politik kita, simbol dan gestur kini menggantikan kerja kebijakan. Yang ditampilkan bukan realitas, tapi efek dari realitas yang dikonstruksi.
