Oleh: M. Isa Ansori, Penulis dan Akademisi
Di tengah duka banjir besar yang melanda Aceh dan sebagian Sumatra, publik justru dihadapkan pada tontonan absurd dari seorang Menteri, pernyataan bahwa tumbangnya “kayu-kayu telanjang” adalah hal lumrah akibat hujan ekstrem. Sebuah kalimat yang di hadapan rakyat yang kehilangan rumah, ladang, bahkan nyawa, bukan hanya terdengar dingin, tapi juga merendahkan akal sehat bangsa. Sebab semua orang bisa melihat bahwa yang tumbang bukanlah pepohonan hutan primer, bukan batang yang rapuh oleh usia, tetapi gelondongan—kayu-kayu besar yang telah ditebang, dipotong, dipersiapkan, dan siap angkut. Kayu industri, bukan kayu alamiah. Kayu ekonomi, bukan kayu ekologi.
Di hadapan kenyataan telanjang itu, menteri justru menampilkan sikap klasik yang diwariskan oleh rezim sebelumnya: menyangkal, menutupi, memutar, dan mereduksi fakta menjadi “kejadian biasa.” Di sinilah publik mulai bertanya: mengapa kabinet baru—yang seharusnya mewakili arah baru—berperilaku seperti kabinet lama?
Jawabannya sederhana dan pahit: karena wajah-wajah lama itu memang masih duduk di kursi yang sama, mengawal kepentingan yang sama, dengan kebiasaan yang sama—yakni menafsirkan kenyataan sebagai ancaman dan menjadikan kebohongan sebagai mekanisme bertahan hidup.
